Itu diantaranya reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola pemerintahan di Pemko Banjarmasin selama kepemimpinan Ibnu Sina.
Ia pun menampik bahwa tidak ada istilah lelang jabatan tidak dipakai.
“Saya bisa bantah itu, tidak ada istilah lelang jabatan tidak dipakai. Semua dijadikan referensi ketika dari pansel memutuskan tiga besar itu menjadi pertimbangan. Tetapi ketika tiga orang sudah masuk kedalam meja pimpinan salah satu yang paling terbaik maka dia yang kami pilih,” terangnya.
Dirinya pun memberi keadilan terhadap ASN terkait loyalitas dan profesionalisme. “Kita berikan reward dan punishment kepada ASN tergantung kinerjanya. Itu fair,” katanya.
Menurutnya aturan tentang kepegawaian itu sudah baku kecuali sifatnya inovasi dalam reformasi birokrasi seperti keberanian menerapkan tukin. “Itu murni inisiatif Wali Kota untuk memberikan kesejahteraan kepada ASN agar murni berpikir bagaimana melayani masyarakat sepenuh hati,” paparnya.
Saat ini pun lanjut Ibnu, pejabat-pejabat ditingkat kelurahan sekalipun telah diperhatikan kesejahteraannya, mereka mendapatkan penghasilan bahkan tiga kali lipat tunjangannya dari pada sebelumnya.
“Tetap bersemangat, Banjarmasin Bisa Banjarmasin Baiman, lanjutkan,” tutupnya.
Reporter : Aditya
