Dinas PUPR Dilema Lakukan Pengerukan, Pemukiman di Tepi Sungai

  • Whatsapp

Wartaniaga.com,Banjarmasin- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin khususnya Bidang Sungai mengaku dilema saat melihat abrasi tanah dan menyebabkan longsornya rumah di Kelurahan Mantuil, Antasan Bondan, Banjarmasin yang terjadi beberapa waktu lalu.

Dilema atau kebimbangan tersebut bukan tanpa penyebab, pihak mereka kebingungan karena keterkaitan program Bidang Sungai terhadap pengerukan sungai jika tidak dikerjakan dengan penuh pertimbangan maka bisa saja terjadi abrasi yang berakibat fatal melongsorkan rumah.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, apabila pihaknya melakukan pengerukan tanah terhadap aliran sungai, akan menyebabkan terkikisnya tebing sungai dan menyebabkan bangunan rumah masyarakat akan terdampak longsor.

Menurut Kabid Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin Hizbul Wathony, pihaknya tidak mungkin melakukan pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan, apabila sisi kiri dan kanan sungai masih banyak terdapat rumah warga.

BACA JUGA:  Ketua Harian Barito Putera Bantu dan Minta Doakan Ketua Bartman GK 88 Barito Mania

“Ini salah satu dilema kenapa kami tidak mau mengeruk sungai yang masih banyak bangunan di kiri kanan,” ujarnya.

Ia mengatakan apabila pengerukan tanah dilakukan, dapat dipastikan kiri kanan bantaran sungai akan mengalami erosi, dikarenakan tanah selalu mencari keseimbangan.

Selain itu, permukiman yang berada di daerah bantaran sungai merupakan salah satu kawasan atau daerah rawan bencana, rawan terhadap banjir dan rawan terhadap longsornya tebing sungai yang menyebabkan longsor.

“Memang perlu dibangun kesadaran di masyarakat untuk lebih mengenal daerah rawan bencana khususnya di tepian sungai,” ucapnya.

Selain kawasan rawan bencana, permukiman di bantaran sungai menghasilkan limbah rumah tangga.

Hal tersebut diperjelas dengan amanah dalam UU dan peraturan terkait persungaian dan Peraturan Pemerintah tentang SPM no 2 tahun 2018 bidang permukiman bahwa tempat tinggal di bantaran sungai merupakan daerah atau kawasan rawan bencana.

BACA JUGA:  DPMPTSP Kesulitan Tangani Ijin Usaha Mati

“Kalo kita pahami PP No 2 Thn 2018, permukiman di bantaran sungai harusnya secara bertahap perlu ditertibkan dan dikembalikan fungsinya sebagai bagian dari sungai,” pungkasnya.

Penulis : Aditya

Pos terkait