“CBT mengutamakan masyarakat lokal sekitar destinasi wisata yang menjadi subjek sekaligus objek dalam managemen pariwisata. Peran masyarakat dalam konsep CBT ini sangat penting bagi keberlangsungan pariwisata ( sustainable tourism), ” kata Hilda yang 10 tahun terakhir kerap dipercaya menjadi juri lomba tingkat nasional Desa Wisata Kemenparekraf.
Ditanya tentang proyek percontohan yang sudah atau akan dilakukan oleh PWI Pusat, Hilda mengatakan bahwa sebagai organisasi profesi maka PWI akan mengajak stakesholders terkait untuk mewujudkannya karena disetiap desa wisata juga dibentuk Kelompok Sadar Wisata ( Pokdarwis) yang menjadi pengelola desa wisata.
” Pokdarwis inilah nanti bersama PWI Daerah maupun IKatan Keluarga Wartawan Indonesia ( IKWI) yang melakukan pembinaan, pelatihan sehingga desa wisata tersebut bisa melayani wisatawan dengan baik dan pengurus Pokdarwis mahir mempromosikan lewat media sosial di websitenya masing-masing hasil binaan PWI,”
Mengenai Kabupaten atau Provinsi yang bisa mengembangkan desa wisata seperti harapan PWI Pusat tanpa menunggu COVID-19 berakhir menurut Hilda adalah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
” Banyuwangi sudah ada bandara dan penerbangan langsung, jadi proyek percontohan pariwisata se Indonesia dan banyak bupati yang berkunjung ke sana untuk study banding,” ungkapnya.
Sedangkan Banjarmasin jarak tempuh obyek wisata kurang dari satu jam adalah kawasan wisata Pasar Terapung di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
” Ada lagi Banjar Baru lokasinya dekat bandara dan dekat Martapura pusat perdagangan atau perbelanjaan permata/intan terbesar se Indonesia bahkan dunia. Ada 6 kecamatan dan 35 kelurahan sehingga saya mengharapkan Ketua PWI Kalsel Zainal Hilmi dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Dahnial Kifli bisa memilih lokasi yang tepat untuk pembinaan.
Menurut Hilda, tanpa harus menunggu pandemi global virus Corona berakhir, maka sinergi dari para stakeholder dapat mewujudkan desa wisata dengan konsep 3 A karena pembiayaan tidak selalu harus mengandalkan dana pemerintah.
” Semua perusahaan besar di Kalsel terutama sektor tambang bisa alokasikan dana CSR secara “keroyokan” untuk pariwisata daerahnya. Dana tidak besar yang penting political will,”
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres mengatakan sektor pariwisata sebagai pilar pertumbuhan ekonomi yang dapat menjadi platform untuk mengatasi pandemi. Nah tunggu apalagi ?
Sumber : PWI Pusat
