Departemen Pariwisata PWI Pusat Minta Stakeholer Fokus pada Pengembangan Desa Wisata

  • Whatsapp

Wartaniaga.com, Jakarta- Ketua Departemen Pariwisata Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Pusat Hilda Ansariah Sabri mengatakan pengembangan desa wisata harus terus ditingkatkan apalagi di era New Normal saat ini organisasi pariwisata dunia UNWTO menyerukan pembukaan kembali pariwisata agar menerapkan sustainable tourism.

” Desa wisata adalah salah satu dari implementasi sustainable tourism atau disebut konsep pariwisata berkelanjutan. Setelah banyak negara melonggarkan aturan dan mencabut lockdown akibat pandemi global COVID-19, trend berwisata masyarakat dunia adalah berkunjung ke desa-desa wisata,” ujarnya.

Menurut dia, program kerja departemen pariwisata PWI Pusat adalah membina atau membentuk desa-desa wisata yang jarak tempuhnya hanya sekitar satu jam dari bandara maupun dari pusat kota Kabupaten/ Provinsi.

BACA JUGA:  Meindo Film Ajak Sekolah Kembangkan Potensi Siswa Lewat Film
Hilda Ansariah Sabri, Ketua Departemen Pariwisata PWI Pusat

“Selama ini desa wisata yang ada jarak tempuhnya bisa 4-7 jam dari ibukota provinsi maupun kabupaten, sehingga kurang strategis untuk dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara karena akses, atraksi dan amenitas ( 3A) menjadi kuncinya,” kata Hilda.

Wanita yang juga Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi portal berita wisata www-bisniswisata.co.id dan E-Magz EXPLORE ini mengatakan jika desa wisata jarak tempuhnya dekat ke bandara atau ke ibukota kabupaten maupun provinsi, mudah bagi wisatawan untuk datang menikmati kuliner, suvenir, keseharian warga desa termasuk berfoto dengan baju daerah setempat.

” Wisatawan Indonesia kalau ke negri Belanda ingin ke Volendam untuk berfoto dengan kostum tradisional negri kincir angin itu. Padahal untuk foto di desa nelayan itu harganya juga tidak murah tapi mereka happy dan bangga bawa pulang  foto-foto dan suvenir dari tempat itu,” kata Hilda.

BACA JUGA:  Lama Mati Suri, Hari ini Pasar Terapung Kuin Alalak Bangkit Kembali

Pariwisata yang “ramah” dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya disepakati sebagai pariwisata berbasis komunitas atau yang tidak merugikan masyarakat sekitar, lingkungan, dan budaya lokal masyarakat, penyebutan ini lebih dikenal sebagai Community Based Tourism (CBT).

Pos terkait