Pungutan PPh Pajak Digital di Indonesia Dinilai Tak Bermasalah

  • Whatsapp
Pungutan PPh Pajak Digital di Indonesia Dinilai Tak Bermasalah
L

Wartaniaga.com,Jakarta- Akademisi sekaligus ahli kebijakan publik dan ekonomi, Universitas Trisakti Jakarta, Profesor Trubus Rahardiansyah menilai pemungutan PPh pajak digital di Indonesia dapat dilakukan tanpa masalah.

Pasalnya, OECD sedang menggagas upaya konsensus untuk PPh, diharapkan tahun ini konsensus bisa dicapai. Dalam studi yang dilakukan oleh Google, Temasek, bersama Bain & Co, diketahui ukuran ekonomi digital Indonesia telah mencapai $ 40 miliar di tahun 2019. Terbesar se-Asia Tenggara.

Pajak Digital di Indonesia

“Dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 49% per tahun ini, diprediksi nilai ekonomi digital Indonesia akan menjadi $130 miliar di tahun 2025. Sebuah potensi pasar yang luar biasa,” bebernya.

Menurut Trubus, Indonesia harusnya ambil bagian dalam kesepakatan internasional terkait pemajakan bisnis digital. Proposal pendekatan terpadu ini merupakan sebuah langkah OECD yang patut diapresiasi.

BACA JUGA:  Kepala Bappenas Sampaikan Capaian Papua dalam SDGs, meningkat

“OECD, sekali lagi, memberikan terobosan yang seakan ‘menabrak’ prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, yang selama ini mereka gaungkan,” terangnya.

Sebelumnya, Per 20 April 2020, Inggris mengenakan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPn) pada perusahaan digital asal Amerika Serikat (AS) seperti Google, Netflix, Spotify, dan sebagainya.

Tindakan berani Inggris sebagai langkah final akibat konsensus digital ekonomi taxation dari Organization for Economic Cooporation and Development (OECD) tentang pengenaan PPh yang tidak kunjung rampung.

Pihak AS menyambut putusan Inggris dengan defensif, pemerintah Inggris menyatakan ‘Jika orang mengenakan pajak pada perusahaan teknologi kami secara sewenang-wenang, kami juga mengenakan pajak pada perusahaan mobil Inggris’.

BACA JUGA:  Menghadapi Wabah Covid-19, Bank Dunia Siapkan RP 170 Triliun

Editor : Mukta
Foto : Ist

L

Pos terkait