Wartaniaga.com, Banjarmasin- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin, Ichwan Noor Chalik menyayangkan rencana penambahan angkutan pelajar dan disabilitas yang diajukan pihaknya dicoret dari anggaran pengadaan tahun 2020 oleh DPRD Kota.
Hal itu disampaikan diruang kerjanya, Rabu (4/12) lalu. “Kemarin saat pembahasan anggaran terakhir, kami minta tambahan lima unit angkutan pelajar dan disabilitas, tapi ternyata keputusannya tidak diakomidir oleh DPRD Kota.” Jelas Ichwan kepada wartaniaga.com
dicoretnya anggaran angkutan di 2020
Dijelaskan Ichwan bahwa saat ini pemerintah kota Banjarmasin memiliki 13 angkutan pelajar dan dua angkutan disabilitas. Angkutan gratis ini mendapatkan sambutan positif dari warga. Bahkan beberapa sekolah meminta kepada Dishub untuk menambah armada angkutan pelajar dan disabilitas untuk mengangkut pelajar mereka.
“Padahal angkutan kita ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Sekarang saja sudah ada 13 surat dari sekolah sekolah masuk ke kantor kami meminta penambahan angkutan itu, seperti surat dari SDN Benua Anyar, SMP 24 dan lainnya” ungkap Kadishub sambil menunjukan surat-surat permintaan dari sekolah.
Menurut nya jumlah ideal angkutan pelajar dan disabilitas yang diperlukan seharusnya 30 armada. “Makanya kami tidak muluk-muluk minta digenapkan jadi 20 armada saja dulu. Tapi saya tidak ngerti juga kenapa kebijakan yang dibutuhkan masyarakat umum ini malah tidak didukung oleh DPRD dan TAPD” sesal Ichwan.
Sebelumnya dalam penilaian IRSA ( Indonesia Road Safety Award) kebijakan angkutan pelajar dan disabilitas pemko Banjarmasin mendapatkan apresiasi dari Kementerian Bappenas.
Sementara Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini, menjelaskan bahwa pencoretan penambahan angkutan pelajar karena Dishub tidak melengkapi dengan kajian permasalahan. “Kemarin di perubahan 2019 sudah kita anggarkan ada 6 buah Bis mini, tapi ternyata belum menjawab permasalahan transportasi di kota Banjarmasin. Itu sebagai uji coba saja. Nah yang tambahan ini belum ada kajian khusus dari Dishub” jelas Isnaini, Selasa (10/12) di DPRD Kota Banjarmasin.
Menurutnya pengadaan angkutan jangan sampai menambah permasalahan baru, khususnya dengan para supir angkutan taksi kuning. “Karena otomatis ini kan akan mengambil lahan angkot tersebut. Makanya kita minta Dishub memikirkan hal itu.”
Tambahnya jika dari kajian yang nanti dilakukan Dishub didapati bahwa angkutan taksi kuning ini perlu dilakukan peremajaan, maka perlu dibikinkan pola-pola yang sinergis. “Sementara ini kan belum ada kajian khusus yang bisa mensinergikan pemerintah kota, warga dan supir angkot itu” tegasnya.
Reporter : Muhammad Akbar
Editor : Erwand
Foto : Ratna Dewi/FB/Akbar
