Loading...
40 views

Menakar Untung Rugi Penghapusan IMB dan AMDAL

IMB dan AMDAL
Loading...

Wartaniaga.com, Jakarta – Wacana dihapusnya izin mendirikan bangunan (IMB) dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dinilai akan berdampak langsung pada hilangnya kontrol pemerintah daerah atas perencanaan wilayah dan tata ruang di daerah.

Hal ini diungkapkan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Universitas Trisakti, Jakarta, Profesor Trubus Rahardiansyah berkata hakikatnya IMB dan AMDAL merupakan produk hukum yang dibuat sejalan dengan adanya otonomi daerah, di mana daerah dapat menentukan dan mengontrol daerahnya sendiri.

“Akan tetapi, di satu sisi IMB dan AMDAL justru merupakan faktor penghambat terbesar dalam iklim investasi di Indonesia. Pasalnya, dalam proses pembuatannya kedua perizinan tersebut dapat memakan waktu hingga 6 bulan,” bebernya kepada wartaniaga.com, Kamis (14/11).

IMB dan AMDAL Banyak Disalahgunakan

Menurutnya, jika dibandingkan dengan negara jiran salah satunya Malaysia, proses perizinan bangunan disana hanya sekitar 54 hari. Tentu tidak mengherankan jika banyak pebisnis yang lebih memilih Malaysia dan Vietnam untuk berinvestasi ketimbang Negara Indonesia.

Disamping itu, lanjutnya, aspek perizinan usaha merupakan ranah yang sarat akan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) terutama di daerah. Perizinan IMB dan AMDAL banyak disalahgunakan oleh pejabat daerah dan perangkatnya untuk meraih keuntungan yang pada akhirnya merugikan negara.

“Ranah ini menjadi lahan panas di daerah dikarenakan sistem perizinan umumnya memiliki mekanisme yang rigid,’ ujarnya.

BACA JUGA:  SMSI Gelar Kongres I di Desember

Sementara itu, hal tersebut tentu bertolak belakang dengan logika usaha yang menuntut adanya fleksibilitas dan kemudahan. Kondisi ini akhirnya banyak dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan di daerah untuk mencari keuntungan.

Loading...

Profesor Trubus mencontohkan kasus mega korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kotawaringin Timur merupakan contoh dari maraknya praktik perizinan di daerah. “Bupati tersebut menjadi tersangka dalam kasus perizinan ilegal usaha pertambangan yang merugikan negara masing-masing Rp 5,8 triliun,” katanya.

Editor : Muhammad Zahidi
Foto : Ist

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *