Pemindahan Ibukota, Tanpa Adaptasi Maka Kompetisi Akan Berujung Konflik

  • Whatsapp
L

Wartaniaga.com, Banjarmasin – Pakar Konflik Sosial, Dr. Didi Santoso mengatakan pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur banyak memunculkan spekulasi dari masyarakat tentang permindahan Ibukota Indonesia ke Pulau Kalimantan. “Banyak Orang – orang sudah antisipasi membeli tanah dalam jumlah yang besar dengan melihat dari beberapa spekulasi itu, jangan sampai pemindahan Ibukota ini memindahkan permasalahan di Jakarta, ” tuturnya kepada wartaniaga.com ( 27/8).

Menurut Dr. Didi Santoso dilihat dari segi Budaya dan suku yang ada di Kalimantan,”Pemindahan Ibukota mengharuskan warga lokal untuk berkompetisi dengan warga pendatang, semua itu akan di pertanyakan apakah warga lokal mampu atau tidak, warga lokal di paksa berkompetisi dengan orang luar akibat dari pemindahan Ibukota, kemampuan warga lokal otomatis harus di paksa agar meningkat ” katanya.

BACA JUGA:  Pelantikan Anggota DPRD Banjarmasin, Akan Ditandai Demo 3 Ormas

Pemindahan Ibukota juga harus di lihat dari segi aspek sosial masyarakat, namun jika Masyarakat lokal mampu berkompetensi dengan baik menghadapi warga pendatang kemungkinan besar konflik tidak terjadi. “Ketika Orang diluar Kalimantan datang dan warga Lokal tidak siap berkompetesi dengan warga pendatang, potensi komplik sangat besar untuk terjadi, ” ungkapnya.

Dr. Didi juga mengungkapkan Jika di bandingkan Kalimantan dengan Pulau Jawa, beda Kultur dan Budaya,ia juga menyebutkan beberapa Potensi konflik yang pernah terjadi diberbagai macam daerah di kalimantan antara warga Lokal dengan warga luar kalimantan.”Ini akibat dari tidak bisanya warga pendatang berakulturasi dengan warga lokal, itu sudut yang perlu diperhatikan” ujar Didi.

BACA JUGA:  Ibnu Sina Wajibkan ASN Setor Sampah Setiap Bulan

Ia menjelaskan tentang konflik identitas yang perlu dipikirkan tentang kebijakan pemindahan Ibu kota ke Kalimantan, regulasi di Kaltim harus diimbangi dengan disetujuinya pemindahan Ibukota pemindahan Ibukota jangan hanya melihat dari sudut bebas gempa dan bencana alam namun juga harus dari sudut sosial budaya.

“Regulasi Di Kaltim memang harus di imbangi dengan keputusan pemindahan Ibukota, karena itu sangat penting, pemerintah harus memperhatikan kebijakan hukum adat, tidak serta merta memindahkan Ibukota harus pindah begitu saja, berbeda dengan tanah Jawa, Kalimantan punya hukum adat yang telah berlaku sesuai kesepakatan dewan adat dayak, itu yang perlu di perhatikan, warga pendatang harus siap dengan hukum adat yang berlaku, jika tidak ingin terjadi konflik, jangan sampai warga lokal merasa terdiskriminasi ” tutupnya.

BACA JUGA:  Indosat Dukung Perkembangan Industri Digital

Reporter : Mg 01
Editor : Didin Ariyadi
Foto : Mg 01

L

Pos terkait