Pemindahan Ibukota ke Kaltim Rawan Konflik Sosial dan Budaya

  • Whatsapp
L

 Wartaniaga.com, Banjarmasin – Konflik Sosial dan Budaya akibat pemindahan Ibukota nampaknya berpotensi sangat besar karena saat ini rencana pemindahan Ibukota Indonesia masih berfokus pada infrastrukturnya saja namun belum menyiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing ketika pelaksanaan pemindahan ibukota tersebut berlangsung.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Prof. Trubus Rahardiansyah menilai saat ini pemerintah belum melirik ke arah sosial dan budaya, baru hanya infrastruktur seperti kemungkinan adanya gempa atau potensi tsunami. Namun soal kemungkinan terjadi konflik karena benturan budaya masih minim dikemukakan ke public.

Trubus berasumsi, meski dua tempat yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang dipilih sebagai kawasan Ibukota baru pemerintahan, banyak dipenuhi dengan warga pendatang yang lebih terbuka, namun bukan berarti tidak ada kemungkinan terjadi bentrokan budaya.

BACA JUGA:  Ciptakan Wirausaha Handal, JNE Jembatani UKM dengan Digitalisator

“Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah objek yaitu Kalimantan Timur sebaiknya mempersiapkan SDM warga Kalimantan Timur dalam upaya menjadi warga Ibu Kota,” katanya kepada wartaniaga.com, selasa (27/8).

Ia menyebut idealnya persiapan untuk pemindahan Ibu Kota minimal tiga tahun baru setelah itu dilakukan pengumuman, menurutnya semestinya Presiden Joko Widodo mengumumkan wilayah Ibu Kota baru saat sudah terbentuk kabinet baru yakni kabinet Indonesia Kerja II

“Setelah itu pemerintah harusnya melakukan kajian lagi, tidak hanya soal risiko bencana, pembangunan, tetapi juga lingkungan dan masyarakatnya. Lalu nanti dibandingkan dengan kajian Bappenas barulah pemerintah mengumumkan lokasi terbaik untuk pemindahan,” jelasnya.

Menurut Trubus, rencana dan rancangan pemindahan ibukota harus disesuaikan dengan masyarakat di Kalimantan Timur, oleh sebab itu rancangan pemindahan ibukota haruslah dibuat secara matang dengan melibatkan berbagai stakeholder yang berkompeten.

BACA JUGA:  Tarif Baru Ojol Mulai Berlaku Bulan Ini

“Bappenas itu cara berpikirnya linier, sementara masyarakat dinamis, jangan sampai nanti sudah ada pembangunan malah ada kerusuhan dan kesenjangan, antara pendatang dan warga setempat,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo memutuskan kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai kawasan ibu kota baru pemerintahan.”Menyimpulkan ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, kemaren.
Editor/Foto : Erwand

L

Pos terkait