Wartaniaga.com,Banjarmasin – Adanya kebijakan sistem zonasi sekolah, akibatkan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang berada di wilayah Banjarmasin Tengah mengalami kekurangan siswa baru. Kenyataan ini membuat beberapa anggota Dewan jadi gerah dan usulkan evaluasi.
Menurut Anggota DPRD Kota Banjarmasin Komisi IV Deddy Sophian melihat kondisi itu perlu ada evaluasi sistemnya terkait Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2019.
“Jadi harus ada perubahan aturan sistemnya dengan membuat aturan pembatasan berdasarkan zona kecamatan,” ujarnya kepada wartaniaga.com, Jum’at (5/6).
Kemudian membuat anak didik yang kebetulan ingin masuk SMPN dan dekat dengan rumah tapi kebetulan tidak sesuai dengan zonasi kecamatan yang ada, menyebabkan terjadinya SMPN yang berdomisili di tengah mengalami kekurangan siswa baru karena tidak sesuai pembatasannya.
“Makanya harus ditinjau ulang jarak PPDB itu sampai dimana batas yang ditentukan sistem zonasi tersebut, dan sosialisasikan juga bagaimana penggunaannya yang benar”, tuturnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Banjarmasin Komisi IV lainnya Johansyah mengungkapkan Zonasi ini, perlu ada perhatian dan kajian lagi untuk selanjutnya, harapnya Pemerintah secepatnya memperbaiki kebijakan tersebut dan melengkapi atas kekurangan sarana beberapa SMPN tersebut.
“Termasuk SDM Guru dan karyawan setiap sekolah supaya tidak dianggap sekolah yang rendah dan roling Kasek yang berprestasi karena memang tujuan sistem zonasi adalah baik yaitu untuk menghilangkan istilah sekolah favorit”, terangnya.
Sehubungan itu, Johansyah menyarankan agar pemerintah tingkatkan Anggaran demi meningkatkan Kualitas sekolah yang ada, jelasnya.
Reporter : Fathurahman
Editor : Y Erwanda
Foto : Fathurahman
