Ekonomi berbasis digital bisa membantu keseimbangan antara prioritas kesehatan dan ekonomi, namun Oke tak memungkiri terdapat beberapa tantangan yang dihadapi UMKM di masa pandemi ini. Seperti adanya penurunan penjualan, yang salah satunya diakibatkan oleh turunnya permintaan. Juga terkendala pemenuhan bahan baku atau tantangan dalam proses produksi karena banyak tenaga kerja yang dirumahkan. Kemudian distribusi yang terhambat di tengah pemberlakuan PPKM dan akses permodalan atau pembiayaan.
“Akses permodalan, pembiayaan, walaupun tadi pemerintah sudah berupaya dengan berbagai kebijakan untuk mempermudah akses permodalan, rupanya tadi ada berbagai hambatan yang menjadikan akses permodalan atau pembiayaan itu tetap belum nyampe, bisa saja secara administrasinya atau tadi pelaku usaha juga tidak berani untuk mengakses karena usahanya penuh tidak kepastian,” beber Oke.
Untuk itu, Kementerian Perdagangan akan melakukan berbagai upaya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan terkait kewirausahaan dan merevisi sejumlah regulasi. Yang secara garis besar memastikan hadirnya negara dalam memperkuat daya saing para pelaku usaha kecil dan mendorong agar tetap dapat seiring sejalan dengan pelaku usaha besar.
“Nah salah satu upaya yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan dalam bertumbuhnya ekonomi digital di dalam negeri adalah kita akan melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang ada yaitu Peraturan Menteri Perdagangan 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,” ungkap Oke.
Penyempurnaan regulasi ini diharapkan terciptanya keadilan perlakuan, baik antar pelaku usaha luar negeri dan dalam negeri, maupun antar pelaku usaha di dalam negeri itu sendiri. Pun memastikan perdagangan yang sehat dan adil, memastikan perlindungan konsumen, dan sebagainya.
“Jadi penyempurnaan kebijakan tersebut segera dan itu menjadi urgensi agar bisa tercipta keadilan perlakuan antara pelaku usaha di dalam dan luar negeri, pelaku usaha formal dan informal harus seimbang. Selain itu kita juga harus menghadirkan perlindungan nasional, bisa penguatan pelaku usaha, penguatan produk dalam negeri, serta yang pasti karena pasarnya banyak yang masuk dalam negeri maka pemerintah harus hadir dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen,” demikian Oke.
Di sisi lain, Asisten Deputi Pengembangan TI dan Inkubasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Christina Agustin mengungkapkan empat isu kewirausahaan nasional yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi kewirausahaan di Indonesia.
Pertama, rendahnya pendidikan atau pengenalan kewirausahaan sejak dini. Kedua, kurangnya ekosistem kewirausahaan yang membantu UMKM mengadopsi teknologi dari usaha yang lebih besar. Ketiga, Indonesia memiliki tingkat kesempatan berusaha yang tinggi namun keberlanjutan usaha yang rendah. Keempat, berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI), Indonesia peringkat 74 dari 137 negara dengan nilai 26, setara dengan Vietnam.



















