Sementara itu, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalsel, Suripno Sumas, mengatakan draf revisi Perda nomor 16 tahun 2016, sudah mencapai tahap finalisasi, yang menyangkut SKPD di pemerintah provinsi Kalsel.
“Perda ini sesuai dengan ketentuan pusat, dimana ada beberapa urusan yang telah dialihkan ke pemerintah pusat, sehingga ada beberapa instansi yang dilakukan perubahan,” bebernya.
Suripno mengatakan, Perda yang dilakukan hanya bertujuan untuk membuat rumpun atau rumahnya, sesuai dengan ketentuan, terkait realisasi tergantung peraturan gubernur.
“Cepat ataupun tidaknya, tergantung instansi untuk memproses peraturan Gubernur,” katanya.
Hasil Raperda akan disampaikan kepada Kementerian untuk mendapatkan fasilitas, setelah itu dilakukan pengesahan di Rapat Paripurna.
Editor : Aditya



















