Kanwil DJP Kalselteng Imbau WP Teliti Bukti Potong Sebelum Lapor SPT Tahunan

Imbauan Kanwil DJP Kalselteng perihal cermati data bukti potong PPh (Foto : Ist)

Wartaniaga.com, Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) mengimbau seluruh Wajib Pajak (WP) agar lebih cermat memeriksa data bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui Coretax DJP.

Imbauan tersebut menyusul ditemukannya sejumlah wajib pajak orang pribadi yang menghapus data bukti potong yang telah tersedia secara otomatis (prepopulated) saat mengisi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025. Padahal, data tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam memastikan kesesuaian penghasilan dan pajak yang dilaporkan.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengirimkan surat elektronik (surel) resmi kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus data bukti potong tersebut. DJP menegaskan, pemberitahuan itu bersifat edukatif dan persuasif sebagai langkah pengawasan kepatuhan sejak dini, bukan merupakan surat ketetapan pajak ataupun pengenaan sanksi.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalselteng, Moch. Luqman Hakim, menjelaskan bahwa fitur penghapusan bukti potong dalam draf SPT Tahunan disediakan untuk mengakomodasi data yang tidak valid, tercatat ganda, atau berasal dari transaksi yang tidak pernah terjadi. Namun, penghapusan data dari draf SPT tidak serta-merta menghapus data yang telah tersimpan dalam basis data DJP.

“Kami mengimbau wajib pajak untuk meneliti kembali data bukti potong sebelum menyampaikan SPT Tahunan. Apabila terdapat data yang tidak sesuai, wajib pajak perlu melakukan konfirmasi kepada pihak pemotong pajak. Hal ini penting agar penghasilan dan pajak terutang yang dilaporkan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya,” ujar Luqman, Rabu (18/11).

Untuk memastikan keakuratan pelaporan, wajib pajak dapat mengunduh kembali daftar bukti potong melalui Coretax DJP, kemudian mencocokkannya dengan dokumen dari pemberi kerja atau pihak pemotong pajak lainnya. Jika ditemukan bukti potong yang tidak dikenal atau keliru, wajib pajak disarankan meminta klarifikasi sekaligus pembetulan kepada pihak pemotong pajak.

Sebaliknya, apabila bukti potong yang telah dihapus ternyata sah dan seharusnya dilaporkan, wajib pajak diimbau segera melakukan pembetulan SPT Tahunan melalui Coretax DJP sesuai ketentuan yang berlaku. Jika pembetulan menimbulkan sanksi administrasi akibat kekhilafan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026, sepanjang memenuhi persyaratan.

Luqman menambahkan, fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak memperbaiki pelaporan perpajakannya sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan secara sukarela.

Selain itu, Kanwil DJP Kalselteng mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Wajib pajak diminta memastikan keaslian alamat pengirim surel resmi yang menggunakan domain @pajak.go.id serta tidak pernah memberikan kata sandi maupun informasi akses akun kepada pihak lain.

Untuk memperoleh informasi dan asistensi lebih lanjut, wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200, memanfaatkan layanan live chat melalui laman pajak.go.id, atau mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Editor : Eddy Dharmawan

Pos terkait