Wartaniaga.com. Amuntai – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melaksanakan rapat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan untuk menindaklanjuti aksi damai yang disampaikan oleh Damang Adat Dayak Meratus Borneo (DADMB) Kabupaten HSU terkait rekrutmen Tenaga Satuan Pengamanan (Satpam) di lingkungan RSUD Pembalah Batung Amuntai. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD HSU Gedung Baru Lantai II, Kamis (29/1/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD HSU H. Fadilah, SM, didampingi Wakil Ketua I Mawardi, SH, MM, serta dihadiri para Anggota DPRD HSU, yaitu H. Mukhsin Haita, H. Fathurrahim A, H. Norani, SH, MH, Ahmad Hairinnor, ST, Junaidi, S.Sos, Munawari, S.Sos, Muhammad Zakki Yamani, SP, Aisha Nadela, S.Farm, Hj. Ida Haryati, dan Akhmad Baidawi, S.Pd.
Turut hadir dari pihak eksekutif Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten HSU Akhmad Rijani, Inspektur Fakhrudin, Direktur RSUD Pembalah Batung Farida Evana, serta undangan lainnya.
Ketua DPRD HSU H. Fadilah, SM menyampaikan kembali substansi tuntutan aksi damai yang sebelumnya digelar, di antaranya terkait dugaan ketidaksesuaian hasil seleksi rekrutmen tenaga keamanan.
“Secara garis besar, menurut para peserta aksi, yang dinyatakan lulus seleksi tahun ini justru tidak memiliki pengalaman dan sertifikat, sementara yang berpengalaman tidak lulus. Tentunya DPRD sebagai penengah ingin mencari solusi terbaik. Kami minta informasi, mekanisme rekrutmen petugas keamanan itu seperti apa?” ujar H. Fadilah.
Ia menegaskan bahwa DPRD HSU berkomitmen mencarikan solusi terbaik atas persoalan tersebut.
“Kami akan mencarikan solusi yang terbaik, apa pun bentuknya,” tegasnya.
Direktur RSUD Pembalah Batung Farida Evana menjelaskan kronologi dan mekanisme seleksi yang telah dilaksanakan. Menurutnya, proses seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan hingga wawancara, serta mempertimbangkan catatan kinerja tenaga keamanan sebelumnya.
“Memang ada beberapa tenaga keamanan lama yang lulus, tetapi tidak semuanya. Hal ini juga berdasarkan evaluasi kinerja tahun lalu,” jelas Farida Evana.
Ia menambahkan bahwa persyaratan pengalaman dan sertifikat bukan merupakan syarat khusus dalam rekrutmen tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya.
“Terkait pengalaman dan sertifikat memang tidak menjadi persyaratan. Hal tersebut sudah terpublikasi dan diketahui oleh masyarakat luas,” tambahnya.
Anggota DPRD HSU Munawari, S.Sos dalam rapat tersebut menyoroti dampak sosial yang timbul akibat permasalahan rekrutmen ini.
“Masalah ini sangat berhubungan dengan dampak sosial. Pembukaan seleksi seharusnya tidak menghilangkan tenaga keamanan yang terdahulu. Kasian mereka yang awalnya sudah bekerja, kini kehilangan pekerjaan,” ungkap Munawari.
Ia meminta adanya kebijakan khusus bagi tenaga keamanan yang telah lama mengabdi dan memiliki sertifikat untuk dapat kembali bekerja di RSUD Pembalah Batung.
“Kami mohon kebijaksanaannya agar petugas keamanan yang sudah pernah bekerja dan mengabdi lama, apalagi yang sudah mengantongi sertifikat, bisa dikembalikan ke tempat kerjanya,” pintanya.
Munawari juga mengibaratkan aksi damai yang terjadi sebagai api yang harus segera dipadamkan.
“Aksi damai kemarin ibarat api yang berkobar karena sumber penghasilan masyarakat hilang. Api ini harus segera kita padamkan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Farida Evana menyampaikan bahwa RSUD Pembalah Batung masih membutuhkan tambahan tenaga kerja, sehingga memungkinkan solusi melalui penambahan anggaran.
“Kami memang masih memerlukan tenaga keamanan. Solusinya bisa melalui penambahan anggaran untuk penyediaan gaji, sehingga tenaga keamanan yang pernah bekerja namun tidak lulus seleksi dapat dipekerjakan kembali,” jelasnya.
DPRD HSU menyatakan dukungannya terhadap langkah penambahan anggaran tersebut sebagai upaya penyelesaian masalah.
Sementara itu, Asisten II Setda HSU Akhmad Rijani menyampaikan bahwa hasil rapat akan segera dilaporkan kepada Bupati Hulu Sungai Utara.
Reporter: Darma Setiawan
Editor: Hariyadi
