Dr. Gewsima Mega Putra Soroti Ketimpangan Akses dan Kualitas Meski Anggaran 20% APBN Sudah Digelontorkan

Wartaniaga.com, Kotabaru – Praktisi pendidikan dan ekonomi, Dr. Gewsima Mega Putra, SE., MM., melontarkan kritik tajam terhadap wajah pendidikan nasional. Menurutnya, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 menjamin pendidikan sebagai hak setiap warga negara, implementasinya di lapangan masih jauh dari kata ideal, bahkan cenderung sepihak, Selasa (21/10/25).

Dalam opini terbarunya, Dr Gewsima menyoroti ironi besar antara gemerlap fasilitas di kota besar dengan kondisi memprihatinkan di pelosok negeri.

“Di kota-kota besar, anak-anak bisa menikmati pembelajaran digital dan sekolah modern. Namun di pelosok negeri, masih banyak anak yang harus berjalan kaki berkilo-kilometer, melewati sungai dan hutan, hanya untuk sampai di sekolah. Bahkan, ada pula yang tidak bersekolah sama sekali,” ungkap Dr Gewsima.

Menurutnya, masalah ini bukan hanya sekadar urusan infrastruktur semata, melainkan merupakan isu keadilan sosial yang mendalam.

Dr Gewsima juga menyoroti penggunaan dana pendidikan yang diwajibkan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Ia menilai alokasi anggaran fantastis tersebut belum sepenuhnya terasa manfaatnya bagi masyarakat lapisan bawah.

“Pemerintah harus hadir lebih kuat. Dana pendidikan 20% belum sepenuhnya terasa manfaatnya bagi masyarakat lapisan bawah. Program beasiswa pun masih sering menyasar mereka yang mampu mengakses informasi, bukan yang paling membutuhkan,” kritiknya.

Selain akses, kualitas pendidikan juga menjadi tantangan besar. Perubahan kurikulum yang terus menerus, minimnya pelatihan bagi guru, dan tekanan administratif yang berlebihan dianggap telah menghilangkan ruh utama pendidikan.

Ia mendesak agar pemerintah kembali menempatkan guru sebagai subjek utama dalam pendidikan, bukan sekadar pelaksana instruksi birokrasi.

“Kita perlu kembali menempatkan guru sebagai subjek, bukan sekadar pelaksana instruksi. Mereka adalah garda depan peradaban bangsa,” tegasnya.

Dr Gewsima menutup kritiknya dengan menyerukan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mewujudkan sekolah yang inklusif, merata, dan bermutu. Ia meyakini, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan.

“Sudah saatnya kita bertanya: apakah sistem pendidikan kita benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa, atau justru semakin memperlebar jurang sosial? Jawabannya ada pada keberanian kita memperbaiki akar masalah, bukan sekadar memoles permukaannya,” tutupnya.

Reporter: Anaq.
Editor:Hariyadi

Pos terkait