Wartaniaga.com,Kandangan – Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Suriani, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR-RI serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring dari Aula Ruang Rapat Asisten, Komplek Sekretariat Daerah, Senin (28/4).
Raker yang berlangsung selama tiga hari ini membagi kehadiran kepala daerah seluruh Indonesia ke dalam tiga sesi. Untuk sesi pertama, diikuti oleh kepala daerah dari 13 provinsi, termasuk Kalimantan Selatan.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR-RI, M. Rifkynizamy Karsayuda, dan dihadiri pula oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Ribka Haluk.
Dalam keterangannya, Ketua Komisi II, M. Rifky, menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan DPR-RI terhadap penggunaan anggaran negara di daerah.
“Kami gelar raker ini sebagaimana tugas kami dalam hal pengawasan penggunaan anggaran. Karena efisiensi anggaran yang ada, kami ingin mendengarkan secara langsung dari daerah, bagaimana program kerja di daerah terkait penggunaan dana transfer daerah ini,” ungkap Rifky, yang juga merupakan putra daerah Kalimantan Selatan.
Adapun fokus pembahasan dalam raker tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan daerah, penggunaan dana transfer pusat ke daerah, pengelolaan kepegawaian di daerah, serta evaluasi tentang pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di masing-masing wilayah.
Wakil Bupati HSS, H. Suriani, menyampaikan bahwa keikutsertaan HSS dalam raker ini menjadi momen penting untuk mempertegas komitmen daerah dalam mendukung efisiensi dan transparansi anggaran, serta memperbaiki pengelolaan pemerintahan di tingkat lokal.
“Kami di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyambut baik arahan dan evaluasi dari pusat. Ini menjadi pendorong bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran, terutama dana transfer daerah, agar benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Wabup Suriani.
Beliau juga menambahkan, penguatan terhadap sistem kepegawaian daerah dan pengelolaan BLUD menjadi perhatian serius pihaknya.
“Tantangan ke depan makin kompleks, baik dalam pengelolaan keuangan maupun SDM. Karena itu, kami berkomitmen melakukan pembenahan yang berkelanjutan agar pelayanan publik di Hulu Sungai Selatan semakin optimal,” tambahnya.
Dalam kegiatan ini, Wabup Suriani turut didampingi oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Kepala BPKPD H. Nanang FMN, Inspektur Daerah Kiky Rahmawati,, Kepala BKPSDM Kamidi, Kabag Hukum Fitri, serta Kabag Tata Pemerintahan Lotvie Rahmani,, beserta tim staf teknis.
Partisipasi aktif Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam raker nasional ini menunjukkan komitmen kuat daerah untuk mendukung reformasi birokrasi, efisiensi anggaran, dan pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang.
Reporter:Amutz
