Wartaniaga.com. Amuntai – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas penyampaian penjelasan kepala daerah terhadap Raperda HSU tentang APBD tahun anggaran 2025, Senin (21/10).
Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD HSU H Fadilah SM, didampingi Wakil Ketua II DPRD HSU Ahmad Al Ghifari.
Hadir pada kegiatan Penjabat (Pj) Bupati HSU Zakly Asswan diwakili Sekda HSU Adi Lesmana, anggota DPRD HSU, Forkompimda HSU, sejumlah Kepala SKPD HSU serta tamu undangan.
Fraksi Golongan Karya (Golkar) diwakili Almien Ashar Safari, memberikan tanggapan dan menyampaikan beberapa usulan kepada pemerintah HSU.
Pertama Almien mengapreasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten HSU atas meningkatnya pendapat daerah HSU 2025 seperti mana yang disampaikan Pj Bupati HSU Zakly Asswan.
“Kami sangat mengapresiasi terhadap kinerja pihak Eksekutif HSU atas kenaikkan pendapatan daerah,” ujar Almien.
Almien menyebut, kenaikan pendapatan daerah mencapai 1,46 persen atau sebesar Rp. 20 miliar dibandingkan pendapatan daerah tahun 2024 lalu.
Menanggapi peningkatan pendapatan daerah pada APBD 2025 ini, Fraksi Golkar berharap agar pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pengelolaan PAD, baik melalui pengelolaan pajak daerah, maupun retribusi daerah, serta aspek lain sehingga peningkatan pendapatan daerah dapat terwujud secara maksimal.
Selain itu, kata Almien, Fraksi Golkar juga mengusulkan kepada pemerintah HSU untuk menfokuskan anggaran pada sektor pertanian, perikanan dan pertanian.
Kemudian, kepada Pemkab HSU agar mempersiapkan kekosongan jabatan dilingkup HSU.
“Lakukan asesmen dengan cara objektif dan transparan sehingga jabatan yang kosong terisi,” katanya.
Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diwakili Junaidi juga menyampaikan beberapa hal dan usulan.
Adapun pesan yang disampaikan yaitu, agar Pemerintah Daerah HSU dapat mengelola anggaran sesuai aturan dan kebutuhan prioritas.
Menerapkan prinsip transfarasi akuntabilitas dan partisipatif yang berorientasi pada kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Junaidi juga menanyakan upaya Pemkab HSU tentang percepatan peretasan kemiskinan ekstrim di Kota Amuntai.
“Apa dampak terjadinya kemiskinan, berapa terget realisasi penurunan kemiskinan 2025, berapa total anggaran yang dikocorkan untuk peretasan kemiskinan ektrim 2025,” katanya.
Fraksi PKB juga berkomitmen akan selalu mengawal dan mengawasi dan selalu mengkritisi dan akan selalu mencarikan solusi setiap penggunaan dan pelaksanaan APBD anggaran tahun 2025.
Dalam hal kebeberhasilan tentunya fraksi PKB akan selalu mengapresiasi kinerja pemerintah daerah.
“Tapi kalau ada permasalahan, Fraksi PKB juga akan mengkritisi dan memberikan solusi untuk dilakukan perbaikan,” pungkasnya.
Reporter : Darma Setiawan
Editor : Aditya
