Menanya Ulang Keberpihakan Penegak Hukum Kepada Korban Kekerasan Seksual

  • Whatsapp
Ilustrasi
L

Wartaniaga.com– Dunia Pendidikan kembali dikejutkan oleh kasus kekerasan seksual yang dialami oleh salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Senin, 24 Januari 2022 terungkapnya laporan dari PDVS kepada pihak kampus bahwa ia telah mengalami perkosaan yang dilakukan oleh salah satu anggota Polisi di Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin. Institusi Kepolisian ini, tempat korban PDVS sebelumnya magang sebagai salah satu prasyarat kelulusan dari kampusnya.

Kejadian yang dialami korban sangat membuat kita marah, geram, gusar, kecewa, sedih dan hilangnya rasa aman mengingat korban adalah mahasiswi yang sedang menyelesaikan tugas akhir untuk meraih gelar kesarjanaan dan meraih cita-cita serta harapan orangtuanya. Namun harapan itu seakan sirna dan masa depan terasa suram dengan terjadinya perkosaan yang memberi dampak pada korban baik fisik, psikis, kesehatan jiwa dan raga berupa gangguan mental, depresi dan trauma atauketakutan terus menerus.

BACA JUGA:  Omnibus Law, Solusi Semrawutnya Perekonomian Indonesia

Termasuk juga kesehatan reproduksi yang rentan mengalami kerusakan dan penyakit menular seksual, serta kehamilan yang tidak diinginkan serta stigma/labelisasi dari lingkungan sekitar dan masyarakat yang belum memahami posisi korban sehingga menyulitkan korban untuk berinteraksi atau bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekitar.

Dengan semua beban yang harus ditanggung korban, dimana hati nurani para penegak hukum, dimana hati nurani para aparat kepolisian, dengan putusan hukum yang sudah incrah dan pelaku diberi hukuman yang sangat jauh dari rasa keadilan sehingga menutup mata bahwa ada keadilan yang dipertaruhkan di balik baju seragam mereka.

Proses hukum yang sangat cepat dan menghilangkan hak korban untuk didampingi penasehat hukum/advokat selama menjalani upaya hukum yang diatur ketentuan dalam KUHAP. Sidang pertama kasus D digelar pada 30 November 2021, sementara sidang putusan pada tanggal 11 Januari 2022 (31 hari kerja). Selain itu, korban seolah dibungkam tanpa ada ruang untuk berpendapat dan bersikap. Ia mengaku hanya menghadiri dua kali proses sidang, tidak mengetahui apalagi menghadiri sidang putusan dan tidak tahu ihwal JPU telah menerima putusan majelis hakim.

Pos terkait