Orang yang membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Kalsel itu juga menyoroti agar permasalahan pelik di sejumlah wilayah yang ada di daerah pesisir Kalimantan Selatan dapat segera diselesaikan.
Selain itu, apabila perbaikan dilaku olej anggota DPRD dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel tidak bisa, karena hal ini diatur oleh Kementerian.
“Tentu tugas kami adalah bagaimana caranya mengkomunikasikan kepada mereka dengan baik,” jelasya.
Sementara itu, Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dislautkan Kalsel, Ariadi Noor, menyampaikan, selain memaksimalkan APBD diharapkan perencanaan rehabilitasi juga dianggarkan melaui CSR.
“Kedepan dapat lebih memperkuat lagi hubungan atau kesinambungan kelestarian alam kelautan tadi secara ekonomi jalan, sosial liquitynya didapatkan dan ekologi proteksinya juga kita jaga,” terangnya.
Kendati bakal dianggarkan melalui APBD, diakui Ariadi, dana ini masih terlalu kecil untuk melaksanakan program rehabilitasi hutan mangrove. Alokasi anggaran lain pun juga sangat dibutuhkan.
“APBN pun juga harus ada dianggarkan, supaya realisasi rehabilitasi hutan mangrove ini juga maksimal,” ucapnya yang kini juga masih menjabat sebagai Plt Kabid Perikanan Tangkap.
Editor: Aditya
Sumber: Ist
