Wartaniaga.com, Kotabaru- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan geram ketika mengetahui adanya pemotongan anggaran di tubuh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat) Kotabaru.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan terhadap sektor realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Pendapatannya agak menurun, satu sisi dari Samsat Kotabaru sudah melakukan upaya maksimal,” ucpanya.
Ia menjelaskan seperti yang pernah dibicarakan antara Komisi II DPRD Kalsel dengan Kepala Bakeuda janganlah dipangkas anggaran-anggaran Samsat.
Lanjutnya, apabila pemangkasan dilakukan. Maka, secara otomatis pelayanan yang dijalankan pun dirasa kurang optimal.
“Karena ketika dikurangi atau dipangkas secara keseluruhan pendapatan juga berdampak langsung dengan wajib pajak (wp) tersebuttersebut,” bebernya.
Contohnya saja, biasanya Samsat dan Korlantas setempat setiap sebulan melaksanakan razia untuk menertibkan masyarakat supaya mendorong kesadaran mereka untuk taat membayar pajak tepat pada waktunya.
Namun, setelah melakukan diskusi langsung bersama jajaran Samsat dan Korlantas. Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar ini menyebutkan pihak Satlantas dan jajaran Samsat sangat siap melaksanakan kegiatan razia.
Namun, karenakan adanya refocussing (pemangkasan) anggaran maka kegiatan pun terhenti alias tidak berjalan hingga saat ini.
“Sekali lagi, mereka siap melaksanakan ini. Tetapi, karena alasan refocussing atau dipangkas akhirnya kegiatan ini pun terhambat,”jelasnya.
