Sesuai Harapan, Kalsel Memperoleh Opini WTP ke-8 kali dari BPK RI

  • Whatsapp

Wartaniaga.com, Banjarmasin- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) akhirnya peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 kali berturut-turut.

Hal itu diperoleh Pemprov Kalsel setelah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.

Anggota 6 BPK RI, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negeri 6, Prof Harry Azhar Azis M. A, Ps.D, CSFA, CFRA mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalsel dan DPRD Provinsi Kalsel beserta jajaran dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

“Semoga Kabupaten Kota dan Provinsi Kalsel semakin solid serta kuat dalam mengelola keuangan,” ucapnya usai rapat Paripurna, Kamis (27/5).

BACA JUGA:  BLT DD Tahun 2020 Diperpanjang, Akan Diberikan Selama 6 Bulan

Ia mengatakan, daerah yang tidak memenuhi hasil opini WTP dianggap belum bisa mengelola keuangan dengan baik, sedangkan sebaliknya tentu sudah bisa.

Daerah Kalsel dalam mengelola keuangan harus bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah harus bisa mengelola keuangan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Pj. Gubernur Provinsi Kalsel, Dr. Safrizal ZA, M.Si mengapresiasi kepada seluruh steakholder yang telah bekerja keras dalam pengelolaan dan laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalsel.

“Kami merasa terhormat atas opini WTP ini,” katanya.

Lanjutnya, pencapaian tersebut akan menjadi motivasi untuk terus mengelola keuangan dengan seefektif dan seefisien mungkin.

Menurut Safrizal, tantangan ke depan makin besar, terlebih di tahun-tahun ini. Di mana refocusing anggaran mesti dilakukan untuk penanganan wabah Covid-19, “Years of challenge”.

BACA JUGA:  Pemkab HSU Bersama Bank Indonesia Sepakat Kembangkan Ekonomi Masyarakat

“Meski di bawah tekanan keadaan, Kalsel masih mampu mempertahankan opini WTP hingga ke-8 kalinya,” bebernya.

Adapun Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menjelaskan, penyampaian hasil laporan hari ini tentu akan menjadi titik tolak pembuatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

“Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Kalsel, mengucapkan terima kasih kepada BPK RI atas kerja sama dan profesionalitasnya melakukan pemeriksaan, ” paparnya.

Lanjut, Sehingga penyusunan laporan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik dan semoga tetap pertahankan untuk tahun-tahun berikutnya.

 

Editor: Aditya

L

Pos terkait