“ Kami mencatat 700 000 lebih media penyebar hoax dan diantaranya sudah kami blokir. Selain meresahkan juga mengancam kedamaian dan persatuan,” tambahnya.
Dijelaskannya, daya rusak hoax dapat membuat pemilih yang rasional menjadi inrasional bahkan emosional.
“ Hoax juga berpotensi membangun ketidak percayaan pada pemerintah, mem-freaming KPU tidak jujur dan curang, mempengaruhi hasil pemilihan dan menciptakan keresahan di masyarakat,” ucap Ismail.
Dia meminta, media massa dapat membuat pemberitaan dan informasi yang dapat menciptakan kedamaian pada pilkada serentak tahun ini.
Senada, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie menilai pemberitaan hoax banyak diproduksi oleh media sosial. “ Perlu dipahami saat ini, ada media massa dan ada media sosial, jika media massa yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers lebih selektif dalam menginformasikan berita. Sebaliknya media sosial tidak ada filter sehingga berita hoax mudah diproduksi di sana,” paparnya.
Meski demikian, dirinya tidak menampik masih ada media massa yang masih menyebarkan berita bohong. “ Tentunya masih ada karena banyaknya media saat ini khususnya online,” katanya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama untuk lebih selektif dalam memilih berita khsusnya terkait pemberitaan pilkada. “ Harapan kita pilkada kali ini berjalan damai tetap dalam bingkai persatuan bangsa, khususnya di Kalsel,” tandas Helmi.
Pada webinar ini, Dewan Pers menghadirkan 4 orang narasumber yakni Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh, Tenaga Ahli Dirjen IKP Kominfo, Drs Ismail Cawidu, Ketua KPU Kalsel, Sarmuji dan Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmi serta di pandu oleh Rustam Fachri,Tenaga Ahli Pers dari Dewan Pers.
Editor : Didin Ariyadi
