Ingat Hak Rakyat ; Pemerintah Eksekutif dan Legislatif Perlu Bercermin dalam mengatasi Covid 19 di Indonesia

  • Whatsapp

Wartaniaga.Com– Pertanggal hari ini sabtu 18 Juli 2020 Jumlah konfirmasi positif 1.752 kasus, dan Covid 19 di Indonesia sudah menyalip China negara pertama Covid 19 didunia. Indonesia total keseluruhan konfirmasi positif 84.882, dalam perawatan 37.598, sembuh 43.268, meninggal dunia 4.016 sedangkan negara China total konfirmasi positif hanya 83.644.

Pemerintah Indonesia harus mengevaluasi total pola,sistem,strategi,perencanaan,dalam pencegahan dan penanganan covid 19 saat ini,kita perlu bercermin dan belajar dengan negara yang bisa cepat menekan angka penambahan positif,kematian dan sembuh,jangan hanya anggaran besar yang dikeluarkan negara, pemerintan daerah tapi hasilnya kecil,tidak optimal dan nihil hasil.

Legislatif (DPR RI,DPRD Provinsi dan Kabupaten-Kota) juga harus menjalankan fungsi pengawasan, anggaran dan fungsi legislasi yang optimal dan ekstra dalam kepemimpinannya mewakili Rakyat perlu sinergisitas antara Eksekutif dan Legilatif dalam Penangana Covid 19.

BACA JUGA:  Yuk intip..Kenapa Harus Fobia Makan Ketupat ?

Lupakan Golangan,dari Parpol apa, Kepentingan Kelompok, buang ego politik kemasan penanganan covid, terlebihnya menjelang Pilkada,utamakan pengakuan hak kesehatan,keselamatan Rakat karena jelas Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Pasal 1 angka 1 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya.

Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan  rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya.

Pos terkait