Golongan Masyarakat Mampu Jadi Parasit BPJS

  • Whatsapp
Golongan Masyarakat Mampu Jadi Parasit BPJS

Wartaniaga.com, Jakarta – Pemerintah saat ini harus benar – benar memprioritaskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Pasalnya hal itu merupakan amanat UUD 1945. Bila program tersebut tidak berjalan baik, artinya Presiden telah melanggar UUD 1945.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta, Profesor Trubus menegaskan pemerintah untuk lebih memprioritaskan masyarakat yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai kategori miskin, selain itu juga harus tegas dalam penggolongan. Subsidi seharunya dilarang keras untuk diberikan pada golongan yang mampu.

Muat Lebih

BACA JUGA:  Catat Waktunya, Garuda Beri Diskon 50 Persen Semua Rute Domestik

“Saat ini golongan yang mampu menjadi parasit BPJS. Pejabat BPJS harusnya kenal dengan moral hazard sehingga mereka yang mampu bisa dinaikkan tarifnya lebih besar lagi,” ungkapnya kepada wartaniaga.com, Jumat (1/11).

Profesor Trubus menyebut sejumlah pihak yang dianggap berhak menerima BPJS adalah golongan miskin yang sudah terdaftar di dalam data BPS, penerima raskin, dengan ciri pemilikan aset yang rendah, terutama yang tidak punya motor, rumahnya berlantai tanah, jamban sederhana, dan sederet kriteria miskin lainnya.

“Golongan ini harus mendapat perhatian prioritas,” ujarnya.

Menurutnya, dibalik masalah yang terjadi saat ini, jika pembentukan BPJS Kesehatan sudah salah kaprah sejak awal lantaran gaya politik dan populis naif. maka hal ini harus diubah dari tidak memberikan subsidi pada golongan yang mampu terlebih dahulu.

BACA JUGA:  Pemerintah Wujudkan SDM Berdaya Saing Lewat Endowment Fund

“Dengan demikian yang kaya harus membayar tinggi masuk ke sistem komersial sehingga mengurangi beban pemerintah setidaknya sepertiga penduduk harus masuk komersial,” jelasnya.

Terlebih saat ini dijelaskannya untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, mulai tahun depan pemerintah harus mengalokasikan dana lebih besar untuk BPJS Kesehatan. Pasalnya program ini merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Ia mengatakan ada banyak pos anggaran yang bisa dikurangi pemerintah, yang sifatnya tidak relevan bagi kesejahteraan masyarakat. Trubus mencontohkan misalnya, pemerintah bisa mencabut subsidi yang diberikan pada PNM agar BPJS Kesehatan bisa bernafas.

“Pemerintah perlu kurangi subsidi pada BUMN (PNM) yang menelan puluhan triliunan dana negara, dari alokasi khusus yang tidak efisien, ditarik dari ratusan dana daerah yang dipendam di perbankan,” bebernya.

BACA JUGA:  Membingungkan, Duta Mall Berizin Tapi Belum Miliki Izin

Profesor Trubus menyimpulkan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100%, yang mulai berlaku 1 Januari 2020 mendatang, adalah sebagai salah satu solusi kecil untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan agar tetap beroperasi.

“Jika iuran naik dipersoalkan dan tanpa sulosi dan ditentang banyak orang, maka ini hanya gaya agitatif yang tidak bermanfaat. Dengan demikian iuran naik adalah inisiatif solusi, tetapi hanya satu solusi kecil,” pungkasnya.

Editor : Mukta

Pos terkait