Wartaniaga.com, Jakarta – Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga 31 Oktober 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan mencapai Rp60,1 triliun yang berasal dari empat sektor utama, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan besar terhadap pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat.
Karena itu, DJP terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar mampu mengikuti dinamika ekonomi digital yang semakin berkembang.
Dari total penerimaan tersebut, PPN PMSE menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp46,36 triliun. Selanjutnya, Pajak SIPP menyumbang Rp6,02 triliun, pajak transaksi fintech sebesar Rp5,5 triliun, dan pajak transaksi aset kripto mencapai Rp2,23 triliun.
Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha telah melakukan pemungutan dan penyetoran dengan total penerimaan Rp46,36 triliun. Sepanjang Oktober 2026, tidak terdapat penunjukan baru maupun perubahan data pemungut PPN PMSE.
Sementara itu, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp2,23 triliun. Angka tersebut terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri Rp881,82 miliar. Adapun dari sektor fintech, penerimaan mencapai Rp5,5 triliun, yang berasal dari PPh Pasal 23 sebesar Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 sebesar Rp728,28 miliar, serta PPN dalam negeri sebesar Rp3,24 triliun.
Untuk Pajak SIPP, penerimaan hingga Oktober 2026 tercatat sebesar Rp6,02 triliun. Kontribusi tersebut berasal dari PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN sebesar Rp5,57 triliun. Capaian ini menunjukkan semakin besarnya kontribusi aktivitas transaksi digital terhadap penerimaan negara.
Bimo menegaskan, perkembangan ekonomi digital harus diimbangi dengan penguatan ekosistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan. DJP terus meningkatkan sistem administrasi serta mekanisme pemungutan pajak agar mampu mengikuti perkembangan model bisnis dan transaksi digital yang semakin beragam.
Melalui berbagai upaya tersebut, DJP berharap sektor ekonomi digital dapat memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara sekaligus mewujudkan sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha.
Informasi lebih lanjut mengenai PPN produk digital luar negeri, termasuk daftar pemungut, dapat diakses melalui laman resmi DJP di https://www.pajak.go.id/id/pajakdigital (Bahasa Indonesia) atau https://pajak.go.id/en/digitaltax (Bahasa Inggris).
Editor : Eddy Dharmawan



















