Wartaniaga.com, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti penggunaan anggaran negara sebesar Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar untuk pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Temuan tersebut diungkap ICW dalam siaran pers yang diterbitkan pada 9 November 2026. Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 pada portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 hingga 2026.
ICW mencatat terdapat delapan paket pengadaan jasa pemengaruh yang dikontrakkan kepada PT Rans Animasi Indonesia. Paket tersebut meliputi penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan.
Dari total anggaran tersebut, Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya mengalokasikan lima paket pengadaan pada 2024 dengan nilai keseluruhan sekitar Rp3,90 miliar.
Sementara itu, KKP mengalokasikan tiga paket pengadaan pada 2025–2026 melalui sejumlah direktorat jenderal dengan total nilai Rp10,8 miliar. Masing-masing paket bernilai sekitar Rp3,6 miliar.
ICW menilai pengadaan tersebut memunculkan sejumlah persoalan serius, terutama terkait konsistensi kebijakan efisiensi anggaran, transparansi pengadaan barang dan jasa, persaingan usaha, hingga potensi konflik kepentingan.
Belanja Influencer Dipertanyakan di Tengah Kebijakan Efisiensi
ICW menilai belanja jasa influencer tersebut bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Pasalnya, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Kebijakan efisiensi itu turut meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa membatasi berbagai belanja, termasuk kegiatan seremonial, publikasi, seminar, dan perjalanan dinas.
Namun, di tengah kebijakan tersebut, KKP justru mengalokasikan anggaran Rp7,2 miliar untuk dua paket jasa influencer pada 2025. Kemudian, pada 2026, kembali terdapat kontrak senilai Rp3,6 miliar.
ICW juga menyoroti pengadaan Instagram Story pada akun @raffinagita1717 yang mencapai Rp575,65 juta. Menurut ICW, besarnya nilai tersebut patut dipertanyakan, terlebih ketika pemerintah sedang mendorong penghematan anggaran di berbagai sektor.
Manfaat Pengadaan dan Transparansi Dipertanyakan
Persoalan berikutnya berkaitan dengan manfaat dan dampak penggunaan jasa influencer yang dinilai belum dapat diukur secara jelas dan terbuka.
ICW mempertanyakan alasan kementerian masih menggunakan jasa influencer, sementara masing-masing instansi telah memiliki unit hubungan masyarakat, fasilitas komunikasi publik, pegawai, serta kanal media sosial resmi yang dibiayai melalui anggaran negara.
Selain itu, ICW menyoroti paket pengadaan Kemendikbudristek berupa kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan atau event attendance dengan nilai kontrak mencapai Rp2.521.329.200.
Menurut ICW, tanpa keterbukaan Kerangka Acuan Kerja (KAK), laporan pelaksanaan, bukti pembayaran, serta indikator keberhasilan, masyarakat akan kesulitan menilai manfaat dan kontribusi pengadaan tersebut terhadap kebutuhan komunikasi pemerintah.
Spesifikasi Pengadaan Dinilai Mengarah kepada Penyedia Tertentu
ICW juga menemukan indikasi persoalan dalam spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah kepada penyedia tertentu.
Empat paket penayangan konten Kemendikbudristek dilakukan melalui mekanisme e-purchasing pada katalog elektronik. Namun, nama paket secara langsung menyebut kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk mengikuti persaingan secara setara.
ICW turut mempertanyakan metode penetapan harga karena beberapa komponen penayangan konten menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Selain itu, tiga paket pengadaan KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.
Atas kondisi tersebut, ICW meminta adanya pemeriksaan terhadap metode penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai kontrak.
Soroti Potensi Konflik Kepentingan
Hal lain yang menjadi perhatian ICW adalah potensi konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut.
Berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainmen Indonesia tercatat memiliki 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Sementara itu, Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, sekaligus memiliki 0,9 persen saham secara langsung dan menjabat sebagai komisaris PT Rans Animasi Indonesia.
ICW juga mencatat bahwa Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak PT Rans Animasi Indonesia dalam periode 2025 hingga 2026.
ICW menilai situasi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan dengan hubungan antara jabatan publik dan kepemilikan perusahaan yang menerima kontrak pengadaan pemerintah.
ICW menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer harus memiliki hubungan yang jelas dengan tugas dan fungsi kementerian serta target strategis pemerintah. Belanja publik juga tidak boleh digunakan sebagai sarana membangun citra kekuasaan atau menggiring opini masyarakat melalui popularitas figur tertentu.
ICW Ajukan Lima Tuntutan kepada Pemerintah
Atas berbagai temuan tersebut, ICW menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait.
Pertama, meminta KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, termasuk KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, serta laporan hasil pekerjaan.
Kedua, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal kedua kementerian melakukan audit terhadap pengadaan tersebut, terutama terkait kewajaran harga, transaksi pembayaran di luar sistem (payment outside system), keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas instansi.
Ketiga, meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya terkait spesifikasi yang mengarah kepada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.
Keempat, meminta Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian. ICW juga meminta pemerintah mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
Kelima, meminta Raffi Ahmad membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan langkah-langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
ICW menegaskan bahwa setiap penggunaan uang negara harus didasarkan pada kebutuhan yang terukur, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi penting agar anggaran yang bersumber dari pajak rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, bukan sekadar memenuhi kebutuhan promosi atau pencitraan.
Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)
Reporter : Nathan
