Wartaniaga.com, Jakarta – Walikota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10).
Kegiatan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama unsur pemerintah terkait tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, jajaran kementerian dan lembaga, pimpinan OJK, kepala daerah, serta perwakilan industri jasa keuangan dari berbagai wilayah di Indonesia.
Rakornas TPAKD menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah bersama lembaga jasa keuangan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Upaya ini juga diarahkan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta memperluas pembiayaan produktif bagi pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Pembentukan dewan ini menandai penguatan arah kebijakan keuangan nasional, tidak hanya berfokus pada perluasan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.
Pada kesempatan yang sama, Presiden secara simbolis menyerahkan kredit atau pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur selama periode Agustus hingga Oktober 2026.
Pembiayaan tersebut menyasar berbagai sektor usaha produktif, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, hingga wirausaha lainnya.
Rakornas TPAKD 2026 juga menyoroti perkembangan pembentukan 552 TPAKD yang mencakup seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Keberadaan tim tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar masyarakat di berbagai daerah semakin mudah memperoleh akses terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, forum nasional ini menjadi kesempatan untuk menyerap informasi, kebijakan, dan praktik baik dalam pengembangan akses keuangan daerah.
Hasil koordinasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat sinergi TPAKD bersama OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, serta perangkat daerah terkait.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, pengembangan usaha produktif, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab.
Melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak, perluasan akses keuangan diharapkan tidak hanya mempermudah masyarakat memperoleh layanan keuangan formal, tetapi juga membuka peluang usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banjarbaru secara berkelanjutan.
Editor : Eddy Dharmawan
