Wartaniaga.com, Banjarmasin – Komisi II bersama Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja gabungan di Ruang Rapat Komisi II, Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Rabu (23/9/2026).
Rapat tersebut membahas tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Yani Helmi, dengan menghadirkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Biro Perekonomian Setda Kalsel, Disdikbud Kalsel, para kepala SMKN BLUD se-Kalsel, serta Plt Kepala SMAN 1 Aluh-Aluh.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Yani Helmi, mengatakan penerapan sistem BLUD di sekolah kejuruan diharapkan dapat memperkuat keterampilan praktis dan jiwa kewirausahaan peserta didik.
Melalui unit usaha seperti perhotelan, manufaktur, industri kreatif, hingga makanan dan minuman, siswa diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian, tetapi juga mampu mengembangkan usaha secara mandiri.
Namun, Yani mengingatkan agar aktivitas usaha tidak menggeser fungsi utama sekolah sebagai lembaga pendidikan.
“BLUD diupayakan untuk mendorong dunia pendidikan kita agar para lulusan memiliki keahlian nyata. Namun, fondasi utamanya tetaplah pendidikan. Jangan sampai pihak sekolah justru terbebani urusan bisnis sehingga esensi belajarnya terganggu,” tegas Yani Helmi.
Ia menjelaskan, pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal sehingga kelengkapan data administratif dari pihak sekolah masih perlu disempurnakan. Komisi II pun menjadwalkan rapat lanjutan pada Oktober mendatang untuk mengukur target pendapatan yang realistis sesuai kapasitas masing-masing satuan pendidikan.
Sementara untuk pembenahan sarana dan prasarana sekolah kejuruan, koordinasi teknis akan dilakukan bersama Komisi IV. Sedangkan aspek tata kelola dan laporan keuangan akan diselaraskan dengan BPKAD serta Biro Perekonomian.
Untuk memperluas jangkauan unit usaha sekolah, Komisi II juga berencana melibatkan sejumlah dinas teknis, seperti Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel.
“Kami ingin menyiapkan payung hukum yang jelas agar kawan-kawan pengelola BLUD di sekolah memiliki perlindungan hukum dalam bekerja. Kami juga berencana menginisiasi pameran atau expo khusus produk karya SMK BLUD bersama dinas terkait agar produk anak-anak sekolah lebih dikenal masyarakat, memacu semangat inovasi, dan mampu menembus pasar internasional,” lanjutnya.
Senada, Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Nor Fajeri, menyatakan dukungan terhadap penguatan unit usaha pendidikan vokasi dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
“SMK memiliki potensi luar biasa dalam memadukan keterampilan siswa dengan karya nyata yang bernilai ekonomis. Kami terus mendorong pembahasan ini, dengan target pada 2027 mendatang dapat terbit produk hukum daerah yang memayungi dan melindungi operasional BLUD di Kalsel,” tutur Nor Fajeri.
Nor Fajeri berharap pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat secara bertahap mengurangi ketergantungan unit BLUD terhadap subsidi APBD. Dengan demikian, unit usaha sekolah diharapkan mampu semakin mandiri dalam membiayai operasional sekaligus berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Kepala SMKN 2 Banjarmasin, Novie Bambang R., mengapresiasi supervisi dan pendampingan yang diberikan DPRD Kalsel.
“Kami sangat bersyukur atas dukungan Komisi II dan Komisi IV. Bimbingan, arahan, dan pengawasan dari legislatif sangat kami butuhkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam tata kelola maupun pemanfaatan anggaran. Harapan kami, SMK di Kalsel terus melahirkan lulusan unggul yang mandiri, berdaya saing wirausaha, serta mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” pungkas Novie Bambang.
Editor: Aditya
