Wartaniaga.com,Kotabaru – Di bawah temaram lampu dan suasana khidmat pada Kamis malam, (15/1), sebuah simbol baru bagi birokrasi tingkat akar rumput di Kabupaten Kotabaru resmi berdiri.
Peresmian Kantor Desa Tegalrejo di Kecamatan Kelumpang Hilir bukan sekadar seremoni gunting pita biasa, ia menjadi representasi konkret dari ambisi Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam merombak wajah pelayanan publik dari titik paling dasar.
Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, yang hadir langsung memimpin prosesi tersebut, menegaskan bahwa bangunan fisik ini merupakan manifestasi dari komitmen daerah untuk memperkuat fondasi pemerintahan desa sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan dinamika sosial masyarakat.
Dalam orasinya yang sarat akan pesan manajerial, Syairi Mukhlis melontarkan apresiasi terhadap soliditas Pemerintah Desa Tegalrejo yang dinilai berhasil menjaga ritme pembangunan di tengah tantangan administratif yang kian kompleks.
Ia menggarisbawahi bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan desa merupakan harga mati yang harus dirawat melalui dukungan fiskal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bagi Syairi, kantor desa baru ini tidak boleh sekadar menjadi ornamen arsitektural yang kaku, melainkan harus bertransformasi menjadi ruang publik yang inklusif sebuah oase pelayanan yang ramah, efisien, dan menjadi laboratorium aspirasi tempat warga meramu ide-ide pembangunan secara kolektif.
Namun, di balik kemegahan gedung yang menelan biaya miliaran rupiah tersebut, Syairi juga menyelipkan catatan kritis mengenai integritas dan kepercayaan publik.
Ia mengingatkan para aparatur desa bahwa gedung yang megah akan kehilangan maknanya jika tidak dibarengi dengan peningkatan etos kerja dan transparansi.
Di hadapan para pejabat kecamatan dan tokoh masyarakat, ia menekankan bahwa kinerja pemerintahan desa yang kredibel adalah mesin utama yang akan menggerakkan gerbong percepatan pembangunan, tidak hanya di level lokal Tegalrejo, namun juga memberikan efek domino bagi kemajuan Kabupaten Kotabaru secara makro.
Syairi juga memberikan peringatan dini terkait fluktuasi ekonomi yang membayangi stabilitas fiskal daerah di masa mendatang.
Dengan biaya pembangunan yang menyentuh angka Rp1,2 miliar dan total aset yang diperkirakan melampaui Rp2 miliar jika dikalkulasi secara menyeluruh ia mewanti-wanti agar aspek pemeliharaan menjadi prioritas utama guna mencegah degradasi fasilitas.
Lebih jauh, ia menginstruksikan pemerintah desa untuk mulai menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perencanaan anggaran, mengingat proyeksi penurunan kemampuan keuangan daerah yang diprediksi akan mulai terasa dampaknya pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Secara teknis, Kepala Desa Tegalrejo, Firmantullah, memaparkan bahwa lahirnya kantor desa ini merupakan hasil dari perencanaan jangka panjang yang dieksekusi secara gradual melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
Proyek ini dikerjakan dalam dua fase krusial, tahap pertama pada tahun 2024 dengan kucuran dana sebesar Rp560,2 juta, yang kemudian diselesaikan pada tahap kedua di tahun 2025 dengan suntikan tambahan sebesar Rp697,3 juta.
Akumulasi dana sebesar Rp1.257.590.040 tersebut kini telah mewujud menjadi fasilitas publik yang diharapkan mampu mengikis sekat birokrasi antara perangkat desa dan warga yang mereka layani.
Senada dengan visi tersebut, Camat Kelumpang Hilir, Lanjar Titi Sumarni, melihat peresmian ini sebagai momentum transformasi birokrasi di wilayahnya.
Ia berharap kehadiran infrastruktur yang mumpuni ini akan memicu pergeseran paradigma pelayanan menjadi lebih profesional, responsif, dan berbasis pada solusi.
Baginya, Kantor Desa Tegalrejo yang baru adalah bukti bahwa koordinasi yang apik antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa mampu melahirkan perubahan nyata yang menyentuh langsung pada hajat hidup orang banyak di Bumi Saijaan.
Reporter: Anaq.
Editor: Hariyadi
