Bawaslu HSU Gelar Rakor Penanganan Logistik Pemilu

Rakor penanganan logistik Pemilu yang digelar Bawaslu HSU di gedung Setba Guna,Amuntai, Selasa (5/12).

Wartaniaga.com, Amuntai – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) melaksanakan rapat koordinasi penanganan pelanggaran logistik Pemilu di Gedung Serba Guna, Amuntai, Selasa (5/12) .

Kegiatan tersebut diikuti oleh anggota Panwaslu kecamatan se Kabupaten HSU., yang menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri (Kejari) yakni, Kasi Intelijen Asis Budianto dan dari Polres HSU oleh Kasat Reskrim Iptu Krismandra

Asis Budianto menjelaskan terkait regulasi pengawasan terhadap tahapan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu tahun 2024.

Umumnya, pengawasan terhadap distribusi logistik yang dilaksanakan oleh KPU dilakukan oleh Bawaslu, tetapi pengawasan terhadap pengadaan dan distribusi logistik Pemilu juga melibatkan Kejaksaan.

Menurutnya, pengadaan logistik Pemilu perlu mendapat atensi khusus, kerap potensi penyelewengan anggaran kerap terjadi, karena itu proses pengadaan logistik Pemilu menjadi salah satu titik rawan tahapan Pemilu, maka itu, perlunya melakukan pengawasan mencakup pencegahan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan apabila perlu adanya penindakan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kejaksaan turut melakukan pengawasan agar dalam pelaksanaan distribusi logistik dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip distribusi, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, efisien,” jelas Asis.

Serupa dengan hal tersebut, Kasat Reskrim Polres HSU Iptu Krismandra, memaparkan penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik Pemilu.

Di kesempatan tersebut, Kasat Reskrim menekankan tentang tindak pidana umum pelanggaran logistik Pemilu.

“Ada beberapa pasal tentang pelanggaran logistik pidana tersebut, pasal 514, Pasal 529, Pasal 530, Pasal 543 UU nomor 7 tahun 2017,” tuturnya.

Pelaksanaan Rakor penanganan pelanggaran logistik Pemilu tahun 2024 yang diselenggarakan Bawaslu, untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran terkait logistik Pemilu.

Ketua Bawaslu HSU Marfa’i menyampaikan, adanya pelanggaran terkait Logistik tersebut, menjadi lampu kuning bagi pihaknya.

“Karena dari pengalaman pemilu terdahulu, sehingga perlunya kita meningkatkan pengawasan dan kehatian, baik Bawaslu, Panwascam, hingga pengawas di desa,” sampainya.

Reporter : Darma Setiawan
Editor : Aditya

Pos terkait

banner 468x60