Upaya Memandirikan KPH Tala Kandas, Komisi II DPRD Prov Kalsel Harap Ada Solusi Lain

  • Whatsapp

Wartaniaga.com, Pelaihari – Wacana untuk memandirikan Kesatuan Pengelolaan Hutan ( KPH ) tampaknya harus ditunda, pasalnya KPH tidak lagi mempunyai kewenangan swakelola pemanfaatan atas kawasan hutan hutan tertentu yang belum berizin.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Imam Suprastowo bersama rombongan saat melakukan Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Tanah Laut. ( 31/5 )


Imam mengungkapkan Sebanyak 49 Peraturan Pemerintah turunan UU Cipta Kerja telah terbit, 5 diantaranya yang terkait kehutanan ( sumber daya hutan ), yakni PP Nomor 5/2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, PP Nomor 22/2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, PP Nomor 23/2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, PP Nomor 24/2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif bidang kehutanan, serta PP Nomor 43/2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah.
” Secara garis besar bisa dikatakan KPH tidak lagi mempunyai kewenangan swakelola pemanfaatan atas kawasan hutan tertentu yang belum berizin ” ucapnya.

BACA JUGA:  Kakak Kandung Bupati HSS Wafat

Namun Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Kalsel tersebut berharap ada solusi tersendiri agar KPH masih bisa mendapatkan pendapatan dari usaha-usaha yang lain , bukan dari area lahannya.
” Kita akan terus mendalami hal tersebut ” pungkasnya.

Ungkapan terima kasih dan apresiasi di sampaikan Warsita dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, dari paparan-paparan para wakil rakyat yang dalam hal ini disampaikan oleh Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan banyak sekali masuka-masukan yang nantinya akan mereka tindaklanjuti, termasuk monitoring dan evaluasi.
” Seperti disampaikan oleh Ketua Komisi II tadi bahwa KPH hanya fasilitasi, oleh karena itu strategi bisnis mungkin akan kita lakukan di perhutanan sosial, dimana produk-produknya nanti kita akan tarik PNPB yang kemudian akan di bagi ke daerah-daerah ” ucapnya.

BACA JUGA:  Bupati Tabalong Resmikan Penggilingan Padi Pertama di Desa Bangkiling

Sementara itu Kepala KPH Tanah Laut Rahmad Riansyah mengungkapkan luas wilayah hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi ( KPHP ) Tanah Laut adalah 92.641 Ha yang terbagi menjadi 3 fungsi, yakni Hutan Lindung ( HL ) 15.862 Ha, Hutan Produksi Terbatas ( HTP ) 5.289 Ha dan Hutan Produksi Tetap ( HP ) 71.490 Ha.
Dengan luasan wilayah tersebut pihak KPH menggandeng kelompok-kelompok tani yang selama ini menjadi binaannya untuk melakukan pengawasan secara bersama-sama.
” Kita terus beri mereka pelatihan serta informasi terbaru terkait bagaimana cara penanggulangan Karhutla serta penggunaan peralatannya, dan yang tak kalah penting adalah memaksimalkan fungsi smartphone sebagai alat komunikasi dan mendapatkan informasi ” jelasnya.

Penulis : Tony Widodo

Pos terkait