Mencengangkan, Punya Sertifikat Tak Menjamin Keamanan Hak Milik

  • Whatsapp
pertanahan

Wartaniaga.com, Banjarmasin – Tanah yang tidak dimanfaatkan dan ditinggalkan tidak dikelola dengan baik, sangat rawan mengalami sengketa tanah.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Penanganan Pertanahan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Wilayah Kalimantan Selatan, Zainal Ilmi S.ST. M.IP mengatakan masyarakat sering mengabaikan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan tanah.

Tentang hak milik Tanah

“Undang-undang nomor 5 tahun 60 pasal 10, setiap orang memiliki hak atas tanah diwajibkan untuk mengerjakan dan mengusahakan sendiri secara aktif,” urainya.

Ia menjelaskan walaupun masyarakat sudah memiliki sertifikat tanah yang sah, namun ditinggalkan dan tidak dikelola dengan benar tidak menutup kemungkinan kemudian hari ada orang menempati tanah tersebut.

BACA JUGA:  Memprihatinkan, Guru 'Ngaji' Dibayar 450 Ribu

“Dia pikir kalau sudah dapat sertifikat sudah aman dan tidak dilihat serta dimanfaatkan sumberdaya tanahnya, seiring perkembangan penduduk mulailah beberapa orang memanfaatkan tanah yang ditinggal pemiliknya tadi,” bebernya.

Selain itu masyarakat juga sering sekali mengabaikan Peraturan Pemerintah nomer 24 Pasal 17 tahun 2007 tentang menjaga batas atau potok tanah.

Oleh karena itu dengan memgabaikan peraturan tersebut sangat rentan sekali mengalami permasalahan tumpang tindih tanah, sertifikat ganda dikarena tidak menjaga dan mengelola tanah secara aktif.

Dirinya mengaku ada 3 daerah yang rawan terjadinya permasalahan tanah yang sering sekali ditemukan, apalagi daerah tersebut sebagai pusat perkembangan perekonomian daerah.

“Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura ini adalah daerah rawan terjadi sengketa tanah dikarenakan 3 daerah itu sebagai pusat perkembangan perekonomian di Kalsel,” paparnya.

BACA JUGA:  Memprihatinkan, Banyak Gedung di Banjarmasin Lepas SOP Arsitek

Ia menghimbau untuk seluruh masyarakat agar menjaga tanda batas tanah sesuai dengan peraturan, memelihara dan menjaga kesuburan tanah serta mengambil manfaat dari tanah tersebut.

“Dengan kita menjaga batas tanah dan menfaatkan kesuburan tanah, jika tetap terjadi sengketa maka itu adalah itikad tidak baik dari orang lain,” ujarnya.

Dibeberkannya, Selain itu ART/BPN Wilayah Kalimantan Selatan melakukan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) 2019 yang ditargetkan Kementerian Unit Nasional sebanyak 9 juta bidang tanah, BPN Provinsi Kalsel ditargetkan 69.000 bidang telah tercapai 100%.

“Kita capai target 100 persen, dan langsung diserahkan oleh Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan A Djalil sejumlah 3026 bidang sertifikat hak atas tanah,” paparnya.

BACA JUGA:  4 Pilar Relawan Sosial Catat Dua Rekor Muri di HKSN.

Lanjutnya, sebagian telah diserahkan menteri ATR/kepala BPN pak Sofyan A Djalil sejumlah 3026 bidang sertifikat hak atas tanah pada hari jumat tanggal 13 desember 2019 yang lalu bertempat di halaman kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.

“Setiap masyarakat yang ingin mendaftar tanahnya untuk mendapatkan sertifikat, melalui program PTSL tidak dipungut biaya, dan tentunya keamanan tanah terjamin dikarenakan terdaftar secara online,” pungkasnya.

Reporter : Aditya
Editor : Muhammad Zahidi
Foto : Aditya

Pos terkait