Wartaniaga.com, Banjarmasin- Pelayanan publik yang baik dan cepat tentunya menjadi harapan seluruh masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel), namun hal tersebut nampaknya masih mengalami kendala bagi instansi Pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, Noorhalis Majid mengungkapkan, setidaknya ada 6 sektor pelayanan publik yang menjadi sorotan masyarakat Kalsel lewat pelaporan masuk kepada Ombudsman.
Aspirasi masalah pertanahan
“Pertama terkait persoalan pertanahan yang masih mendominasi, soal tumpang tindih tanah, sertifikat tanah, pelayanan Badan Pertanahan Nasional, dan konflik masyarakat dengan pemerintah, serta perusahaan,” bebernya ketika ditemui wartawan wartaniaga.com di kantor Ombudsman, Selasa (17/12).
Ia menjelaskan sejak 9 tahun terakhir persoalan tanah ini menduduki peringkat paling atas terjadinya pelaporan oleh masyarakat di berbagai daerah Kalimantan Selatan.
Lanjutnya, persoalan kedua terkait infrastruktur bangunan yang ada di Kalsel, apalagi pada awal tahun saat anggaran pemerintah belum turun, mengakibatkan beberapa infrastruktur mengalami kerusakan.
“Jalan dan jembatan mulai rusak, ditambah dengan musim hujan yang datang, biasanya puncak-puncak keluhan masyarakat,” paparnya.
Ketiga, persoalan kepegawaian yang mana gajih guru honorer belum dibayarkan oleh pemerintah, dan hal tersebut terulang terus hingga saat ini. “Apalagi ini memasuki penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), tentunya banyak pelaporan terkait masalah itu,” ucapnya.
Selanjutnya yang keempat tentang pelayanan kesehatan yang selalu dilaporkan masyarakat, baik pelayanan Rumah Sakit, pelayanan BPJS, Puskesmas, menjadi salah satu sektor yang sering dilaporkan masyarakat.
Adapun sektor yang kelima berkaitan tentang pelayanan pendidikan seperti sistem zona masuk sekolah, pemberhentian anak disekolah, dan yang terakhir, sektor keamanan atau kepolisian yang menjadi sorotan masyarakat.
Reporter : Aditya
Editor : Muhammad Zahidi
Foto : Aditya
