Ombusman Tuding Pansel Dirut PDAM Bandarmasih Lakukan Maladministrasi

  • Whatsapp
Nurcholis Majid , Ketua Ombusman Kalsel
L

Wartaniaga.com, Banjarmasin-Tentang surat Ombudsman RI ke Pansel Dirut PDAM Bandarmasih yang telah dianggap melanggar hukum administrasi atau mal administrasi tentang penyeleksian orang nomor satu di PDAM Bandarmasih itu, sudah mengarah ke mediasi, dimana antara pelapor dan pansel sudah dipertemukan oleh Ombudsman, di Kantor Ombudsman RI perwakilan Kalsel, Kamis (17/5).

Menurut Ombudsman RI Pusat, Siti Uswatun Hasanah, antara pelapor dan terlapor tadi sudah dilakukan mediasi dan sudah melakukan kesepakatan. Namun, saat ditanya kesepakatan bagaimana yang dimaksud, perwakilan Ombudsman RI Pusat ini belum bisa mengatakan ia hanya menjelaskan intinya pertemuan sudah ada penyelesaian.

Muat Lebih

BACA JUGA:  Fantastis, Ini Jumlah Dana untuk MTQ XXX Banjarmasin

“Apa yang disepakati kedua pihak Antara Timsel dan pak Edwar (pelapor) kami belum bisa menshare. Namun intinya ini sudah diselesaikan,” katanya.

Siti melanjutkan, terkait mal administrasi yang dituduhkan ke Pansel Dirut PDAM, ia menyatakan benar dan masih dilakukan proses.

Tentang mengapa kasus ini ditangani pihaknya sedangkan perwakilan Kalsel untuk ombudsman ada. Menurut Siti menjelaskan, kalau Laporan Akhir  Hasil Pemeriksaan (LAHP) tidak langsung dilaksanakan, maka ini bisa dilakukan pihaknya guna memastikan pelaksanaan kegiatan itu bagaimana.

Sementara itu, ketua Pansel Dirut PDAM Bandarmasih, Ikhwan Noor Chalik, tetap berisi keras bahwa pihaknya masih merasa benar bahwa apa yang ditudingkan kepada pihaknya itu (mal Administrasi) seharusnya juga dipelajari Ombudsman Kalsel. Karena aku Ikhwan dalam peraturan undang undang nomer  37 tahun 2008 tentang Ombudsman, jika sebelum melapor, mereka (pelapor,red) harus ke piahknya dulu komplain. Ini justru langsung ke Ombudsman.

BACA JUGA:  Trans Studio Mini Hadir Lengkapi Wahana Permainan Transmart

Terkait hal ini, Ketua Ombudsman RI perwakilan Kalsel, Nurcholis Majid menyatakan, tahapan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya sudah benar. Sebab dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 pelaksana undang-undang nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik diperbolehkan pelapor langsung ke Ombudsman.

Laporan langsung tersebut tentunya didasari dengan rasa tidak percaya terhadap lembaga yang diadukan. Dia mengumpamakan, ketika seseorang bermasalah dengan pihak kepolisian, kemudian yang bersangkutan tidak percaya untuk melapor ke polisi, makan boleh melaporkan ke Ombudsman.

Reporter : Hamdani

Editor : Didin Ariyadi

Foto : Hamdani

L

Pos terkait