Disosialisasikannya Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah dan pulau-pulau kecil di Kalimantan Selatan, merupakan haknya sebagai rakyat untuk mengetahui. Terlebih, materi ini diakui telah sesuai dengan letak geografis yang dikunjungi.
“Tentu merupakan hak daripada warganya sendiri. Ya, tinggal anggota DPRD itu sendiri mau tidak mensosialisasikannya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Teluk Sirih, Saepul Bakri mengungkapkan, sangat mengapresiasi kedatangan dari anggota Komisi II dari DPRD Kalimantan Selatan.
“Yang jelas kami merasa diperhatikan. Saya dua periode jadi Kades disini, Alhamdulillah, baru paman Yani selaku anggota DPRD yang mau datang ke Desa Teluk Sirih dan langsung mensosialisasikan serta mengedukasi masyarakat. Semoga menjadi silaturahmi yang baik ke depannya,” tuturnya.
Editor: Aditya
