Wartaniaga.com, Jakarta – Percepatan pembangunan Kampung Nelayan di Kabupaten Kotabaru tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran, tetapi juga penyesuaian dengan kondisi geografis wilayah kepulauan. Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Kotabaru bersama Dinas Perikanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Kamis (10/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD dan Dinas Perikanan menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi daerah pesisir, mulai dari akses transportasi laut, keterbatasan fiskal, hingga kebutuhan pemerataan program pembangunan sektor perikanan.
Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, menjelaskan bahwa program Kampung Nelayan tahap pertama telah disetujui untuk mencakup lima desa. Persetujuan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pembangunan kawasan pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Namun, menurutnya, pelaksanaan program di Kotabaru memiliki tantangan tersendiri. Wilayah kabupaten yang terdiri dari banyak pulau membuat pembangunan tidak bisa disamaratakan tanpa mempertimbangkan jarak dan kondisi transportasi.
“Kabupaten Kotabaru memiliki 198 desa, dengan sekitar 60 persen wilayah berada di kawasan kepulauan yang terpencar,” ujar Abu dalam pemaparan tersebut.
Sejumlah wilayah kepulauan yang menjadi perhatian di antaranya Pulau Kerasan, Keramputan, Kerayaan, Matasiri, Maradapan, Marabatuan, hingga Pulau Tanjung Kunyit.
Kondisi geografis tersebut menyebabkan jarak antarkawasan permukiman nelayan dan wilayah penyangga relatif berjauhan. Akses transportasi laut pun menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan program.
Abu menilai, pembangunan Kampung Nelayan perlu didukung infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tanpa memperhatikan konektivitas antarpulau, pemerataan manfaat program berpotensi menghadapi kendala di lapangan.
Selain persoalan geografis, Komisi II juga menyampaikan kondisi fiskal daerah yang dinilai berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah kabupaten dalam membiayai pembangunan.
Dalam pertemuan itu, Abu menyoroti pendapatan daerah dari sektor perkebunan sawit, pertambangan batu bara, dan minyak melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Ia menyampaikan bahwa terdapat persoalan kurang bayar DBH periode 2023–2024 yang menurut pemaparan DPRD diperkirakan mencapai sekitar Rp900 miliar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena daerah membutuhkan dukungan pendanaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk sektor kelautan dan perikanan.
“Keterbatasan ruang fiskal ini juga berdampak pada alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan yang dibatasi maksimal Rp200 juta per program guna menunjang kebutuhan masyarakat secara terbatas,” ujar Abu.
Dalam konsultasi tersebut, pihak KKP juga memaparkan gambaran sektor perikanan Kotabaru. Berdasarkan data yang disampaikan kementerian, terdapat sekitar 11.453 nelayan dan kurang lebih 5.900 unit kapal yang telah terdata.
Data tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan program. Sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar bantuan serta pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil masyarakat nelayan.
Pemerintah pusat juga menekankan pentingnya kesesuaian data dan perencanaan untuk mengantisipasi potensi persoalan maupun konflik sosial di kalangan nelayan ketika program dijalankan.
Abu berharap hasil konsultasi tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya KKP RI dan Kementerian Keuangan. Ia meminta agar aspirasi daerah mengenai pembangunan kawasan pesisir, dukungan sektor perikanan, serta penyaluran DBH dapat dipertimbangkan dalam kebijakan pemerintah.
Menurutnya, pembangunan sektor kelautan dan perikanan Kotabaru membutuhkan dukungan yang sebanding dengan karakteristik wilayah serta jumlah masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.
Dengan dukungan anggaran, infrastruktur, dan perencanaan yang tepat, program Kampung Nelayan diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi juga mampu meningkatkan akses, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Reporter: Anaq.
Editor:Hariyadi
