Wartaniaga.com, Amuntai- DPRD kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten HSU tahun Anggaran 2021. Pada masa sidang II tahun 2022,Rapat Paripurna ke- 11 DPRD menyepakati pertanggung jawaban APBD kabupaten HSU.
Plt.Bupati Hulu Sungai Utara H.Husairi Abdi,Lc mengatakan pada konteks hukum administrasi negara,mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk pengawasan,demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan.asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Menurut Husairi mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga merupakan kegiatan yang terstuktural dan terjadwal untuk melaporkan seluruh pengguna APBD dalam pelaksanaan kegiatan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah.Mekanisme pertanggungjawaban dilaksanakan secara vertikal dari kepala, SKPP, PPKD, Kepala Daerah,dan BPK-RI selaku lembaga negara yang menjalankan fungsi pengawasan dibidang keuangan negara.
Plt.Bupati Hulu Sungai Utara juga mengatakan sebagai bentuk legalitas dari mekanisme pertanggungjawaban APBD,maka dibentuklah peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,yang dalam proses penetapannya harus.mendapatkan persetujuan bersama DPRD sebagai wujud dari.pengawasan DPRD,sebagaimana pembahasannya kita lalsanakan pada hari ini.
Dalam pendapat akhir ini secara substansi disampaikan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang kita sepakati pada hari ini merupakan hasil dari.audit BPK-RI,yang disampaikan beberapa waktu lalu dan Alhamdulillah untuk hasil pemeriksaan BPK-RI kita kembali dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
Sementara itu, H.Norani,SH salan seorang anggota DPRD HSU mengatakan bahwa setelah disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 telah dilaksanakan pembahasan-pembahasan dengan batasan waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan pasal 323 ayat (1) undang-umdang nomor 23 tahun 2014.



















