Wartaniaga.com, Banjarmasin – Ketua DPD Forum Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) Kalimantan Selatan, Slametno, mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI agar kuota Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW) tahun 2026 dapat didistribusikan secara merata ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Usulan tersebut disampaikan Slametno saat kegiatan Sosialisasi Permendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025 serta PKK dan PKW Tahun 2026 yang diselenggarakan Forum PLKP Kalsel di Banjarmasin, Senin, sebagaimana rilis Humas Forum PLKP Kalsel.
Ia menyampaikan, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa hingga saat ini pembagian kuota PKK dan PKW masih belum seimbang antar daerah. Ketimpangan tersebut berdampak pada terbatasnya peluang lembaga kursus di sejumlah kabupaten dan kota untuk mengakses program prioritas nasional tersebut.
“Masih terjadi ketidakseimbangan kuota PKK dan PKW antar daerah. Kondisi ini perlu segera dibenahi agar pengembangan sumber daya manusia dapat berjalan lebih adil dan merata,” ujar Slametno, Senin (9/2/26).
Selain masalah kuota, Slametno juga menyoroti rendahnya alokasi anggaran pembinaan lembaga kursus yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Ia menilai, perhatian terhadap pembinaan lembaga kursus masih kalah dibandingkan dengan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Menurutnya, tingkat pemahaman pengelola lembaga kursus di daerah terkait Permendikdasmen Nomor 24 Tahun 2025 tentang Lembaga Kursus, termasuk petunjuk teknis PKK dan PKW tahun 2026, juga masih perlu ditingkatkan.
“Oleh karena itu, kami berinisiatif menggelar sosialisasi dan menghadirkan langsung Direktur Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen, Yaya Sutarya, agar kebijakan ini dapat dipahami secara utuh serta aspirasi lembaga kursus daerah bisa tersampaikan,” katanya.
Sebagai contoh praktik baik, Slametno mengangkat kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan yang dinilai sukses dalam pembinaan lembaga kursus dan lembaga pelatihan kerja. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, Kabupaten Balangan berhasil menurunkan angka pengangguran terbuka dari lima besar tertinggi menjadi peringkat kedua terendah di Kalimantan Selatan.
Keberhasilan tersebut ditopang oleh berbagai kebijakan, antara lain pemberian insentif bagi instruktur sebesar Rp900 ribu per bulan selama 12 bulan. Instruktur penerima insentif memiliki kewajiban melatih delapan orang warga secara gratis.
Selain itu, Pemkab Balangan juga menjalin kerja sama pelatihan dengan lembaga kursus, di mana seluruh biaya pelatihan ditanggung pemerintah daerah. Bantuan alat praktik turut diberikan dengan kewajiban lembaga kursus melatih sedikitnya 14 orang masyarakat tanpa biaya.
“Di Balangan juga tersedia program pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi pengelola serta instruktur, serta fasilitas kuliah gratis melalui Program 1.000 Sarjana bagi instruktur ber-KTP Balangan,” jelas Slametno.
Melalui forum sosialisasi tersebut, Forum PLKP Kalsel juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan, di antaranya pemberian insentif instruktur dengan kriteria tertentu, pengadaan KIP Kursus atau PIP untuk pembiayaan kursus gratis, bantuan alat praktik, beasiswa pendidikan tinggi bagi instruktur, hingga penerapan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk lembaga kursus.
Slametno menegaskan, pemerataan kuota PKK dan PKW berbasis kabupaten/kota dengan melibatkan peran aktif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah menjadi hal yang sangat penting.
“Seluruh usulan ini merupakan aspirasi pengelola lembaga kursus di daerah yang kami harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan,” tutupnya.
Reporter : Siti Nurjanah
Editor :Hariyadi
