Wartaniaga.com, Banjarmasin – Performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Selatan mendapat sorotan tajam dari Senayan.
Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Gedung Mahligai Pancasila, Jumat (20/2), para kepala daerah diminta tidak lagi membiarkan perusahaan plat merah “jalan di tempat”.
Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan kemandirian fiskal daerah bergantung pada sehatnya tata kelola BUMD.
Ia mewanti-wanti agar pengelolaannya mengedepankan prinsip good corporate governance.
“BUMD harus profesional, akuntabel, dan berintegritas. Jangan hanya berorientasi profit semata,” tegas Rifqi.
Menanggapi “sentilan” tersebut, Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli menyatakan kesiapannya melakukan evaluasi dan penguatan internal di tubuh BUMD Kotabaru.
Ia menargetkan perusahaan daerah di Bumi Saijaan harus lebih kompetitif dan sehat secara finansial untuk mendongkrak PAD.
“Kami berkomitmen mendorong BUMD agar lebih transparan dan berdaya saing. Intinya, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah,” ujar Rusli singkat.
Reporter: Anaq.
Editor:Hariyadi
