Wartaniaga.com, Banjarbaru – Upaya menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional terus digelorakan di Kalimantan. Melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2025, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Kalimantan berkomitmen memperkuat ekosistem pangan.
Dengan mengambil tema “Inovasi Produksi dan Penguatan Kapasitas Petani untuk Mendukung Akselerasi Program Swasembada Pangan”. Kegiatan ini berlangsung di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (25/9).
Program Strategis untuk Stabilitas Harga
GNPIP Kalimantan mengusung tiga langkah utama. Pertama, menjaga pasokan dan kelancaran distribusi melalui kerja sama antar daerah (KAD) serta subsidi ongkos angkut bersama BUMN logistik. Kedua, mendukung pemenuhan kebutuhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sinergi Badan Gizi Nasional (BGN), Perum Bulog, dan BUMD. Ketiga, memperkuat kapasitas petani dengan bantuan sarana, prasarana, serta pendampingan kepada Gapoktan dan Poktan binaan Bank Indonesia.
Komitmen Daerah Jaga Inflasi
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan bahwa GNPIP merupakan wujud nyata keseriusan TPID provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjaga inflasi pangan.
“Inflasi Kalimantan pada Agustus 2025 terjaga dalam sasaran 2,5±1% berkat kolaborasi TPIP-TPID menjaga pasokan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya strategi adaptif jangka panjang, seperti pengembangan padi apung dan haruan estate atau kampung gabus sebagai diversifikasi pangan. “Ke depan, hambatan distribusi SPHP Bulog maupun lonjakan permintaan akibat SPPG harus diatasi dengan sinergi Bulog, BUMD, distributor, serta percepatan cetak sawah dan OPLAH, demi memperkuat Kalimantan sebagai lumbung pangan nasional,” tegasnya.
Dukungan Pemerintah Pusat
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi pangan dilakukan dengan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Langkah ini antara lain melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah, penyaluran 1,1 juta ton beras SPHP, serta perluasan akses pembiayaan lewat KUR pertanian dan Kredit Usaha Alsintan.
“Stimulus daya beli masyarakat juga terus diperkuat dengan bantuan pangan, diskon transportasi, kerja sama distribusi dengan BUMN logistik dan kapal Pelni, hingga pemanfaatan smart farming, mekanisasi pertanian, cold storage, dan resi gudang,” jelas Ferry.
Pemerintah juga mengantisipasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Natal dan Tahun Baru dengan intensifikasi operasi pasar, pemantauan harga, dan penguatan armada distribusi agar pasokan tetap lancar.
Rakor TPIP-TPID Wilayah Kalimantan
Sebagai tindak lanjut, kegiatan GNPIP dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Kalimantan. Rakor ini menghadirkan berbagai kementerian/lembaga, Perum Bulog, PT Pelni, hingga perwakilan TPID seluruh Kalimantan.
Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya:
1. Percepatan penyaluran beras SPHP untuk stabilisasi harga.
2. Optimalisasi peran BUMD dari hulu ke hilir dalam pengendalian pangan.
3. Penguatan kerja sama antar daerah bersinergi dengan BUMN logistik.
4. Monitoring program cetak sawah dan optimalisasi lahan untuk menjaga pasokan beras.
Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Kalimantan diharapkan tidak hanya mampu menjaga inflasi tetap terkendali, tetapi juga memperkokoh posisinya sebagai salah satu pilar utama ketahanan pangan nasional.
Editor: Eddy Dharmawan
