Wartaniaga.com,Kandangan- – Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Suriani, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Virtual Tindak Lanjut Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada Jumat (9/5).
Rakor yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Bahtiar Baharuddin dan diikuti oleh seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
Dari Kabupaten HSS, Wabup H. Suriani didampingi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Eko Harjidi Putra serta Kabid Kesatuan Bangsa dan Politik, Faisal. mengikuti jalannya rakor dari Media Center Sekretariat Daerah Kabupaten HSS.
Rapat ini bertujuan membahas pembentukan Satgas Terpadu sebagai upaya memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif, termasuk penanganan terhadap praktik premanisme serta pembinaan terhadap ormas yang dinilai perlu pengawasan lebih lanjut.
Wakil Bupati HSS, H. Suriani, menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan ini dan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketertiban umum.
“Kami di daerah sangat mendukung pembentukan Satgas Terpadu ini. Penanganan premanisme dan pengawasan terhadap ormas harus dilakukan secara tegas, terstruktur, namun tetap mengedepankan pendekatan hukum dan hak asasi manusia,” ungkap Wabup Suriani.
Wabup juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial, termasuk peran ormas yang positif dan konstruktif dalam pembangunan.
“Kita harapkan semua ormas dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah, bukan justru menjadi sumber keresahan. Karena itu, pembinaan dan komunikasi yang intensif perlu terus dilakukan,” tambahnya.
Kepala Kesbangpol HSS, Eko Harjidi Putra, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan dan pemantauan terhadap aktivitas ormas di wilayah Kabupaten HSS sebagai bagian dari langkah antisipatif dan pembinaan.
“Kami terus berkoordinasi dengan ormas di daerah agar aktivitasnya sesuai ketentuan. Satgas ini nanti akan memperkuat pengawasan serta memberikan ruang bagi ormas untuk berperan positif,” jelasnya.
Rakor juga menyoroti pentingnya penyusunan regulasi yang adaptif, serta edukasi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh tindakan yang merusak ketertiban umum.
Reporter:Amutz
Editor:Reza
