Wartaniaga.com,Kandangan-DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) membentuk Pansus untuk Transparasi Peroses Seleksi terbuka Penjaringan Pejabat Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten setempat.
Pansus ini dibentuk lantaran diduga ada peserta yang mendapat fasilitas khusus pada seleksi tersebut.
Wakil Ketua Pansus, H Yusperi mengungkapkan Dewan ingin mengetahui dan mendapatkan informasi dari Pemkab terkait informasi yang beredar.
Menurutnya, pendaftaran seleksi harusnya berakhir pada 17 Agustus lalu tetapi ada peserta yang baru memasukan berkas administrasinya di 18 Agustus.
” Ini saja sudah menyalahi aturan, telat mendaftar harusnya tidak diterima lagi alias gugur,” paparnya kepada media ini, Kamis (7/9).
Untuk itu, tambah politisi PKS ini pihaknya membentuk Pansus guna mengawasi proses ini agar sesuai aturan yang berlaku.
” Kita ingin pejabatan yang menduduki sebuah posisi harus sesuai dengan keahlian serta golongannya,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Bandan Kepegawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten HSS, Kamidi saat dikonfirmasi terkait persoalan ini mengaku sudah menjalankan seleksi sesuai prosedur.
” Mekanisme seleksinya terbuka, para
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam melaksakan pengisian Pejabat Tinggi (PJT) Pratama sesuai peraturan melalui panitia seleksi yang nantinya hasilnya dimintakan rekomendasi kepada Komisi ASN,” jelasnya
Dirinya menuturkan saat ini masih peroses penyampaian Pansel kepada PPK, sambil menunggu rekomendasi Gubernur terhadap formasi inspektur daerah yang sedang berproses di Pemerintah Provinsi.
Ditambahkannya, pada seleksi ini terjaring 21 pendaftar, 1 orang gugur karena batas umur , sehingga sampai dengan akhir ada 20 orang pendaftar untuk bersaing mengisi 4 posisi kosong.
“20 pendaftar ini telah melewati seleksi administrasi, rekamjejak, wawancara, makalah dan asesmen dari ULM,” katanya.
Disingung terkait masalah yang dipertanyakan DPRD dalam Pansus, Kamidi menjelaskan seleksi masih belum final, masih dalam proses.
“Saya tidak bisa banyak memberikan informasi karena ini masih belum final, ini ranah dari Ketua Pansel yakni pak Sekda, nanti secara keseluruhan proses dari awal sampai dengan hasil rekomendasi Gubernur akan dilihat semuanya oleh komisi ASN, mereka yang evaluasi hasilnya,” tutupnya.
Reporter : Amutz
Editor : Didin
