Anggota DPRD Tapin Sebut APBD Balangan Lebih Unggul

  • Whatsapp

Wartaniaga.com, Balangan-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin, laksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Balangan, yang merupakan kabupaten tetangga yang hanya dibatasi oleh jarak dua kabupaten, yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah, di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (26/3).

Dikatakan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tapin, H Mukhtar yang merupakan politisi PKB, Senin (29/3) saat dikonfirmasi mengungkapkan, selain untuk bersilaturahmi, kunker tersebut juga untuk berkoordinasi tentang berbagai hal untuk kemudian bisa diterapkan di wilayahnya.

“Kita belajar banyak dari Kabupaten Balangan, diantaranya terkait penggunaan APBD dimasa Pandemi Global Covid-19, perjalanan dinas, pembayaran rutin gajih tenaga kontrak dan kebutuhan kantor, serta banyak hal lainnya,” ungkapnya.

BACA JUGA:  SHM-MAR Yakini Tri Darma Pembangunan Akan Sejahterakan Masyarakat Tanbu

Bahkan tambahnya, dalam hal jumlah anggota DPRD, antara Kabupaten Tapin dan Kabupaten Balangan, sama-sama berjumlah 25 anggota dewan, meskipun kabupaten berjuluk Bumi Sanggam jauh lebih muda, yang artinya dalam hal pertumbuhan penduduk hampir sama.

Ia mengakui, bahwa Kabupaten Balangan memiliki keunggulan dalam beberapa hal, tentunya dalam hal pendapatan, dikarenakan Bumi Sanggam memiliki perusahaan pertambangan batubara yang menjadi salah satu penyokong APBD daerah.

Sementara itu, Sekretaris Dewan di DPRD Kabupaten Balangan, Ardiansyah mengungkapkan, dalam hal pendapatan daerah memang lebih unggul dari Kabupaten Tapin, namun bukan berarti Pandemi Global Covid-19 tidak memiliki dampak pada pos-pos anggaran.

“Terkait adanya pengurangan anggaran di masa Pandemi Global Covid-19, Pemerintah Kabupaten Balangan sendiri sudah melakukan antisipasi jauh-jauh hari, sehingga ketika terjadi maka tidak ada gangguan terhadap jalannya pemerintahan maupun kegiatan di lingkup DPRD setempat,” tuturnya.

BACA JUGA:  Kapolres HSU Pimpin Apel Bersama Kelompok Komunitas dalam Rangka Pelopor Penganganan Protokol Kesehatan

Hanya saja adanya pengurangan-pengurangan terkait perjalanan dinas, ATK dan lain sebagainya, yang dinilai masih bisa ditangani dan tidak bersifat sangat urgent, tidak halnya seperti gajih tenaga kontrak, pembayaran PDAM dan PLN serta lainnya yang bersifat urgent dan rutinitas, pungkasnya.

 

Reporter : Rolly Supriadi

Editor : Ahmad Yani

Pos terkait