Wartaniaga.com, Banjarmasin – Kendati belum bisa dipastikan siapa yang bakal calon Ketua Pengurus Pusat (PP) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), namun dua nama mulai santer terdengar.
Dua nama tersebut adalah Erick Thohir, B.A., M.B.A dan Jenderal TNI Dr. H. Moeldoko, S.I.P yang digadang sebagian pihak bakal menggantikan posisi Wiranto Sebahai Ketua PP PBSI.
Hal itu terangkat setelah Tim Penjaringan bakal calon Ketua Umum PP PBSI untuk periode 2020-2024 sudah mulai melaksanakan tugasnya jelang Musyawarah Nasional (Munas) PBSI yang rencananya akan dilangsungkan pada 5 dan 6 November 2020 mendatang di Tanggerang.
Tim Penjaringan juga sudah membeberkan apa saja persyaratan yang mesti dipenuhi bakal calon Ketua Umum dengan mengacu pada Surat Keputusan nomor SKEP/044/0.3/X/2020, Tim Penjaringan merupakan tim yang dibentuk khusus untuk proses seleksi bakal calon Ketua Umum PP PBSI masa bhakti 2020-2024 yang berhak untuk maju ke Munas PBSI bulan depan.
Di bawah kepemimpinan Kabid Organisasi dan Kelembagaan, Edi Sukarno, menyebutkan saat ini memang ada dua nama yang santer terdengar sebagai calon ketua yakni Eric Thohir dan Moldoko.
“Meskipun masih harus mengacu pada aturan dan ketentuan, tapi saat ini dua nama itulah yang santer terdengar bakal menjadi calon ketua PP PBSI ,” ucapnya saat ditemui awak media di Sekretariat KONI Kalsel, Senin (19/10).
Pihaknya menjelaskan bahwa para bakal calon Ketua Umum yang mendaftar nantinya harus memenuhi empat syarat wajib seperti, Menyerahkan surat pernyataan kesiapan menaati AD/ART PBSI.
Menyerahkan surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai pengurus organisasi cabang olahraga lain. Mereka yang tengah menjabat sebagai pengurus organisasi bulutangkis masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri. Misalnya, Ketua Pengprov PBSI sebuah provinsi ingin maju sebagai bakal calon ketua umum, ini tetap diperbolehkan.
Menyerahkan surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai pengurus KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) di semua tingkatan, Serta menyerahkan minimal 10 surat dukungan dari 10 pengprov yang sah.
Lebih lanjut Edi juga menjelaskan bahwa ada suara pengurus provinsi yang dihitung tidak sah. Salah satunya adalah pengprov yang masa baktinya sudah habis tapi belum melaksanakan musyawarah provinsi (musprov).
Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara sudah melaksanakan musprov pada tanggal 8 Oktober 2020 lalu, namun tim formatur kedua pengprov ini masih menyusun kepengurusan, otomatis suara Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara masih belum sah karena belum ada kepengurusan yang baru dan belum disahkan. Dengan demikian, pada Munas PBSI 2020-2024 ini, ada 32 pengprov yang memiliki hak suara dalam pemilihan Ketua Umum PP PBSI.
Sementara itu, Tim Penjaringnya juga telah membuat beberapa tahapan proses seleksi untuk bakal calon Ketua Umum. Antara lain, 1-16 Oktober 2020 – Sosialiasi kepada pengurus provinsi (pengprov) dan masyarakat melalui media.
Dilanjutkan 17-21 Oktober 2020 – Pengambilan formulir pendaftaran bakal calon ketua umum. 22-26 Oktober 2020 – Pengembalian formulir pendaftaran, batas waktu pengembalian formulir adalah tanggal 26 Oktober 2020, pukul 17.00 WIB.
Serta 27-30 Oktober 2020 – Pemeriksaan berkas-berkas dan persyaratan yang telah diajukan, bakal calon ketua umum juga bisa melengkapi berkas yang masih kurang pada periode ini. 31 Oktober- 4 November 2020 – Pemberitahuan kepada bakal calon ketua umum apakah mereka memenuhi syarat atau tidak. Mereka yang memenuhi syarat akan diundang ke Munas untuk menyampaikan visi misi.
Sementara untuk Jenderal TNI Dr. H. Wiranto, S.H., S.I.P., M.M, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Preside menyataan tak maju kembali pada Munas PBSI kali ini dan memilih untuk fokus dipemerintahan.
“Selama kepemimpinan beliau banyak perubahan yang dilakukan PBSI, diantaranya tegas dalam menerapkan aturan seperti batas usia atlet untuk pembinaan yang lebih baik,” katanya.
Disamping itu, pemilihan ketua PBSI menurutnya tak bisa asal comot saja, atura harus dipenuhi karena bulutangkis menurutnya olahraga hang sudah mendunia dan salah satu Identitas negara Indonesia.
Edi Sukarno yang juga menjabat sebagai Biro Hukum KONI Kalsel serta Wakil Ketua PBSI Kalsel ini juga menyatakan, kalau PBSI Kalsel sebenarnya sudah punya dukungan, tapi itu masih dirahasiakan pihaknya.
“Kita lihat saja perkembangannya, karena sampai saat ini belum ada nama yang mendaftar,” tandasnya.
Reporter : Ahmad Yani
Editor : Aditya
