Pemerintah Pusat Alokasikan Dana Rp 677,2 T Untuk Penanganan Covid-19

Wartaniaga.com,Jakarta- Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, Presiden Republik Indonesia H Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp 677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. ( 15/6 )

“Angka ini Rp 677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar, oleh sebab itu tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit, output dan outcome harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia”, tutur Jokowi.

Kegiatan Rakornas ini pun disiarkan secara virtual yang diikuti Bupati Tanah Laut (Tala) H Sukamta bersama Asisten Administrasi Umum Safarin, Inspektur Tala H Sutrisno dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) M Darmin, di Ruang Barakat lantai II Sekretariat Daerah.

Rakornas menggambil tema Kolaborasi dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pemeriksa Eksternal dan Aparat Penegak Hukum dalam rangka Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sejalan dengan Tema Rakornas, kegiatan ini bertujuan untuk membangun persepsi yang sama antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah khususnya terkait pelaksanaan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Presiden dalam kesempatan tersebut, mengajak seluruh peserta yang hadir untuk mengawal dengan baik agar dana yang besar tersebut dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan.

“Kita semuanya harus lebih proaktif, jangan menunggu terjadinya masalah”, tandasnya.

Presiden juga menyebut BPKP, Inspektorat dan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah aparat internal Pemerintah, yang harus fokus kepencegahan dan perbaikan tata kelola. Selain itu, kerjasama, sinergi dengan lembaga pemeriksa eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus terus dilakukan, demikian juga sinergi antar aparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus dilanjutkan.

Pada kesempatan ini Jokowi juga menjelaskan bahwa saat ini dunia menghadapi kondisi luar biasa sulit karena pandemi Covid-19. Sebanyak 215 negara mengalami darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari wabah tersebut.

Semua negara itu, jelas dia, juga berjuang dari tekanan ekonomi yang dahsyat, termasuk Indonesia. Kondisi itu, sambung presiden, membutuhkan respons cepat dan tepat dari setiap negara.

Pos terkait

banner 468x60