Status Kemerdekaan Pers Indonesia Meningkat Jadi Cukup Bebas

  • Whatsapp
kemerdekaan

Wartaniaga.com, Banjarmasin- Dewan Pers merilis status kemerdekaan Pers di Indonesia pada tahun 2019 meningkat dari kondisi “agak bebas” menjadi “cukup bebas”. Hal ini berdasarkan survey terbaru yang dilakukan Dewan Pers bersama PT. Multi Utama Risetindo, Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka 74,22. Sementara pada tahun 2018 indeks kemerdekaan pers 69,00.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers, Profesor Mohammad Nuh di acara Sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers (IKP), di Hotel Best Western Banjarmasin, Kamis (19/12).

IKP diolah berdasarkan tiga variabel utama, yakni lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum. Dari ketiga variabel utama tersebut ketiganya mengalami kenaikan mulai dari 4 hingga 5 angka.

Kemerdekaan pers meningkat

IKP pada lingkungan fisik dan politik yang mencakup kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan dari intervensi, kekerasan dan keakuratan berita, mencapai angka 75,16. Sementara IKP pada hal lingkungan ekonomi seperti kebebasan pendirian dan operasional, independensi dari kelompok kepentingan, mencapai angka 72,21.

Dan IKP dari sisi lingkungan hukum seperti independensi dan kepastikan hukum, kebebasan mempraktekkan jurnalisme, kebebasan dari kriminalisasi dan intimidasi pers, mencapai angka 72,62.

BACA JUGA:  Paman Birin Jadikan Uncle Hard Enduro, Sarana Promosi Wisata

Survey dilaksanakan di 34 provinsi dan melibatkan 12 orang informan ahli di setiap provinsi. Ke-12 informan ahli mewakili 3 segmen pemangku kepentingan. Yakni kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan mewakili kepentingan pengelola pers.

Dari hasil survey IKP 2019 ini Muhammad Nuh berharap bisa dijadikan pegangan untuk perbaikan kedepan, karena sudah tergambar pemetaan tiap daerah. “Ada di daerah tertentu yang kondusif ada juga di wilayah tertentu yang lemah, IKP ini kan mapping pemetaan, hasil dari pemetaan itu harus diperbaiki. Dengan peta yang ada ini jadi mudah.”

Namun dari laporan survey tersebut angka IKP di provinsi Kalimantan Selatan justru mengalami penurunan angka -0.45 . Sebelumnya pada tahun 2018 IKP Kalsel berada pada angka 75.36 sementara di tahun 2019 menjadi 74.91 .

“Ada bebebrapa variabel tertentu yang masih dibawah, salah satunya tentang keramahan terhadap disabilitas. Saudara saudara kita yang khusus itu harus pula diperlakukan secara khusus dan dibantu secara khusus” lanjut Nuh yang juga Mantan Mendikbud era presiden SBY ini.kemerdekaan sosialiasi

BACA JUGA:  Haris dan Hendra Belum Kembalikan Berkas Pinangannya ke Golkar

Dari hasil surver IKP 2019 ini, Dewan Pers memperoleh tiga isu utama. Yakni, Independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, Kesejahteraan karyawan pers, dan kesetaraan bagi kelompok rentan.

Dewan pers juga mendorong perusahaan media menggenjot inovasi di era konvergensi ini. “Jadi kalau dulu antara audio dan video punya media nya sendiri. Gambar ke media cetak, audio ke radio, video ke tv. Sekarang handphone sudah mencakup semua nya. Maka hukum nya menjadi hukum konvergensi.” Tambah Nuh.

Meskipun begitu ia juga meminta perusahaan pers yang masuk ke dunia digital jangan meninggalkan begitu saja media fisik. “Social media yang sekarang pegang kendali, masuk ke wilayah digital. Kita masih di wilayah physical. Tapi jangan ketika masuk ke cyber malah yang physical ditinggal.”

Sementara Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chairudin Bangun yang ikut menjadi narasumber pada acara, menilai IKP 2019 membuktikan negara sudah menjalani tanggung jawabnya tapi belum mencapai yang di harapkan.

Meskipun memperoleh peningkatan kemerdekaan pers, namun nasib perusahaan pers konvensional kini mengalami penurunan konsumen. Dewan Pers juga masih mencari formula agar perusahaan pers yang masih bergelut di media cetak, radio dan televisi dapat terus bertahan.

BACA JUGA:  Ibnu Minta Pembangunan Gedung Duta Mall di Hentikan, Sebelum Ada IMB

“Istilahnya base practice di tiap negara beda, ada di beberapa negara media cetak nya tetap hidup bahkan oplah nya naik. Sekarangkan nyari apa saja di google gampang tapi di daerah sempit tertentu atau kelokalan bisa jadi hanya media itu yang mengolah” jelas Hendry.

Hendry yang merupakan wartawan senior Kompas ini juga mengajak semua pihak memikirkan masa depan jurnalisme Indonesia. “Ada beberapa masa depan jurnalis. Tapi intinya kita harus memiliki kompetensi. Dan ini lah tugas PWI, AJI, IJTI. Di Hari Pers Nasional nanti lah bagaimana kita membicarakan itu.”

Sementara menurut pembicara lainnya, anggota Dewan Pers, Bambang Harymurti kualitas pemberitaan sejalan dengan kesejahteraan karyawan pers. “You give peanut, you get monkey. Penting nya wartawan digaji layak. Agar mendapatkan wartawan yang berkualitas.” Jelas mantan CEO Tempo itu.

Rep / Foto : Muhammad Akbar
Editor : Erwand

Pos terkait