Wartaniaga.com, Banjarmasin– Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Kalimantan Selatan menggandeng Bank Kalsel menggelar Silaturahmi dan Diskusi Reflektif bertema “Perempuan dan Media: Merawat Kedaulatan Informasi, Menebar Keadilan” di WKK Stage, Sabtu (29/8/2026).
Forum tersebut menjadi ruang refleksi bagi jurnalis perempuan untuk memperkuat peran pers di tengah perubahan ekosistem informasi yang semakin cepat. Jurnalis tidak lagi cukup hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga dituntut mampu membaca persoalan sejak dini, mengawal kepentingan publik, dan mendorong perubahan melalui pemberitaan yang kritis, akurat, berintegritas, serta berperspektif keadilan.
Ketua FJPI Kalsel, Hj. Sunarti, mengatakan tantangan jurnalistik di era digital telah mengalami perubahan. Persaingan media tidak semata-mata mengenai siapa yang paling cepat menyampaikan berita, tetapi siapa yang mampu menghadirkan informasi yang benar, terverifikasi, dan dapat dipercaya.
“Kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi. Bagi jurnalis, verifikasi bukan sekadar prosedur, tetapi bentuk tanggung jawab kepada publik,” ujarnya.
Sunarti menekankan prinsip saring sebelum sharing dan verifikasi sebelum publikasi harus tetap menjadi pegangan jurnalis, meski tekanan untuk menghasilkan berita secara cepat semakin tinggi.
Menurutnya, akurasi juga harus berjalan beriringan dengan perspektif keadilan. Media memiliki kekuatan untuk menentukan suara siapa yang mendapatkan ruang dan isu apa yang akhirnya menjadi perhatian publik.
Karena itu, keberimbangan dalam pemberitaan tidak cukup hanya dengan menghadirkan dua pihak. Jurnalis perlu memastikan berita yang diproduksi tidak memperkuat stigma, diskriminasi, maupun ketimpangan terhadap kelompok tertentu, termasuk perempuan.
“Kritik boleh tajam, tetapi harus berpijak pada fakta dan kepentingan publik,” tegasnya.
Praktisi media sekaligus Ketua Tim Berita TVRI Kalsel, Dr. Hj. Ratna Sari Dewi, mengingatkan jurnalis, khususnya perempuan, agar tidak hanya hadir ketika sebuah bencana sudah terjadi.
Ia mencontohkan isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap menjadi sorotan ketika api sudah membesar dan kabut asap mulai berdampak terhadap masyarakat.
Padahal, karhutla memiliki pola yang berulang dan risikonya dapat diantisipasi, terutama saat memasuki musim kemarau maupun ketika terjadi fenomena iklim seperti El Niño.
“Ini kejadian yang berulang dan bisa diprediksi. Karena kita sudah tahu kapan akan mengalami kemarau,” ujarnya.
Menurut Ratna, media memiliki ruang untuk membangun sistem peringatan dini melalui pemberitaan. Ketika potensi kemarau panjang telah diketahui, pers dapat lebih awal mempertanyakan kesiapan pemerintah, ketersediaan sumber air, sarana pemadaman hingga kondisi lahan yang rawan terbakar.
“Selama ini kita sering hanya memberitakan peristiwa yang sudah terjadi atau akan terjadi, tanpa memberikan warning kepada para pemangku kepentingan tentang apa yang akan terjadi,” katanya.
Ratna menegaskan, menjalankan fungsi preventif bukan berarti jurnalis memasukkan opini ke dalam berita. Fungsi tersebut tetap harus dilakukan berdasarkan fakta, data, serta keterangan narasumber yang kompeten.
“Cari narasumber yang kuat, cari akademisi untuk memperkuat analisa. Kita tidak boleh beropini, tetapi kita bisa mengarahkan agenda agar semua fokus pada preventif,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan media massa agar tidak terjebak dalam persaingan kecepatan dengan media sosial. Saat ini, masyarakat dapat merekam dan menyebarkan sebuah peristiwa hanya dalam hitungan menit.
Karena itu, kekuatan pers harus berada pada kemampuan menggali akar persoalan, melakukan verifikasi, memberikan konteks, dan mengawal isu hingga menghasilkan perubahan.
“Social power itu adalah gerakan kelompok yang bisa memengaruhi kebijakan pemerintah. Kita kuat kalau kita bersatu,” ujarnya.
Jurnalis Perlu Memahami Karakter Lingkungan Kalsel
Ketua Pusat Studi Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan LPPM ULM, Dr. Hj. Hastin Umi Anisah, SE, MM, CT.NNLP, CH.t, turut mendorong perempuan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi di tengah perubahan zaman.
Menurut Hastin, perempuan tidak cukup hanya menjadi pelaku ekonomi atau penyampai informasi. Perempuan juga harus menjadi sumber daya manusia yang mampu belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kapasitas secara berkelanjutan.
“Bukan hanya UMKM yang harus naik kelas, tetapi perempuan sebagai sumber daya manusia juga harus naik kelas,” ujarnya.
Dalam dunia jurnalistik, kemampuan menulis juga dinilai tidak lagi cukup. Jurnalis harus memahami perkembangan teknologi digital, media sosial, hingga kecerdasan buatan atau AI.
Namun, penguasaan teknologi tersebut tetap harus disertai etika, integritas, independensi, dan komitmen terhadap kebenaran.
Hastin juga menyoroti pentingnya pemahaman jurnalis terhadap karakteristik lingkungan Kalimantan Selatan, terutama ketika mengangkat isu karhutla.
Menurutnya, Kalsel memiliki kawasan rawa dan lahan gambut yang memiliki karakteristik ekologis berbeda dengan tanah mineral.
Ketika kandungan air pada lahan gambut menurun saat musim kemarau, kawasan tersebut menjadi lebih rentan terbakar. Bahkan, api dapat bertahan di bawah permukaan sehingga membutuhkan pola penanganan yang berbeda.
“Kalau kita berbicara tentang pengelolaan lingkungan, kita harus melihat karakteristik tanahnya. Kalsel punya wilayah rawa dan gambut yang memiliki karakteristik tersendiri,” katanya.
Karena itu, pemberitaan mengenai lingkungan seharusnya tidak berhenti pada jumlah titik api, luas lahan terbakar, atau kepulan asap.
Jurnalis perlu menggali hubungan antara karhutla dengan tata kelola lahan, tata air, ketersediaan sumber air, perubahan iklim, hingga kebijakan pemerintah.
“Peran kita bukan hanya menjadi korban. Kita bisa mencegah, mengeluarkan informasi dan menggerakkan perubahan,” tegas Hastin.
Diskusi reflektif FJPI Kalsel bersama Bank Kalsel tersebut menegaskan pentingnya memperkuat posisi pers sebagai sumber informasi yang kredibel sekaligus memiliki daya dorong terhadap perubahan sosial.
Jurnalis perempuan didorong untuk terus meningkatkan kompetensi, keberanian, independensi, dan integritas dalam menjalankan fungsi kontrol sosial serta memberikan edukasi kepada masyarakat.
Dalam isu karhutla, misalnya, media dapat mengawal kesiapan pemerintah menghadapi musim kemarau, kondisi sumber air, ketersediaan sarana pemadaman, tata kelola lahan, hingga kebijakan pencegahan.
Pemberitaan yang konsisten, berbasis data, dan dilakukan secara kolaboratif diharapkan mampu mengubah peran media dari sekadar “pemadam” informasi setelah bencana terjadi menjadi salah satu kekuatan yang mendorong pencegahan sejak dini.
Pada akhirnya, jurnalisme bukan hanya tentang menulis apa yang terlihat. Jurnalisme juga membutuhkan keberanian membaca potensi persoalan yang akan terjadi dan memastikan kepentingan publik tetap menjadi tujuan utama.
“Jangan hanya memberitakan peristiwa. Mulai peka terhadap apa yang akan terjadi, kita harus leading dan serentak memberitakannya,” pungkas Ratna.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), jurnalis senior, serta keluarga besar FJPI Kalsel.
Selain Bank Kalsel, kegiatan juga mendapat dukungan dari PT Ambapres, PDAM, dan DLU.
Editor: Aditya
