Wartaniaga.com, Batam — Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan studi komparasi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam dalam rangka memperkuat pembahasan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Kegiatan yang berlangsung pada Senin (17/11/2025) pagi ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus I, Ahmad Sarwani, dan turut didampingi Kabid Pengelolaan BMD BPKAD Kalsel, Muhammad Haris Arsyad.
Ahmad Sarwani menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan menggali pengalaman teknis dari daerah yang dinilai berhasil dalam pengelolaan aset daerah.
“Kami dari Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Selatan hari ini berkunjung ke Pemerintah Kota Batam dalam rangka menggali informasi terkait Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Pengelolaan BMD Kalsel, Muhammad Haris Arsyad, menjelaskan adanya perubahan rencana jadwal pengajuan Raperda menyusul evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.
“Awalnya kita bisa masukkan di bulan November ini ke Kemendagri, tapi ternyata hasil evaluasi Kemendagri yang lalu, yang semula kita merencanakan mencabut Perda terdahulu, kini diarahkan untuk dilakukan revisi,” tuturnya.
Ia menargetkan Raperda dapat disahkan pada awal semester 2026.
BPKAD Kota Batam melalui Kasubid Penatausahaan, Rina Anggraini, memaparkan berbagai isu strategis dalam pengelolaan aset daerah.
Beberapa di antaranya meliputi penertiban legalitas aset lama, pemutakhiran data inventarisasi, hingga upaya optimalisasi pemanfaatan aset idle sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Batam juga telah menerapkan integrasi sistem informasi aset dengan sistem keuangan daerah, sehingga memudahkan proses pemantauan dan pelaporan secara real time.
Melalui studi komparasi ini, Pansus I DPRD Kalsel berharap dapat memperkuat arah kebijakan pengelolaan BMD di Provinsi Kalimantan Selatan, terutama dalam meningkatkan kualitas pendataan aset, memperluas transparansi pengelolaan, serta mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk mendukung pembangunan dan pendapatan daerah.
Editor: Aditya
Sumber; Humas
