Wartaniaga.com, Banjarmasin – Dalam upaya memperkuat fungsi pengawasan sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat lanjutan antar komisi, Senin (10/11/2025) siang, di Ruang Rapat Komisi III Lantai 4 Gedung A DPRD Kalsel.
Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan komisi, unsur fraksi, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Agenda ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya antara pimpinan DPRD Kalsel dan instansi terkait yang membahas mengenai saldo Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Laporan Bulanan Terintegrasi Bank Umum.
Pimpinan rapat, H. M. Alpiya Rakhman, menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-662/MK.08/2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun 2025.
Menurutnya, DPRD Kalsel berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah berjalan sesuai arah dan kebutuhan masyarakat.
“Kami di DPRD Kalsel ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD digunakan secara bijak, tepat waktu, dan tepat sasaran. Rapat ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada hasil,” ujar Alpiya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengoptimalkan pelaksanaan anggaran agar tidak terjadi keterlambatan kegiatan maupun tumpang tindih program.
Alpiya juga mengingatkan bahwa percepatan realisasi belanja daerah harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.
“Kita mendorong percepatan realisasi belanja, namun tetap mengutamakan transparansi dan tanggung jawab. Kinerja baik bukan hanya dilihat dari cepatnya penyerapan anggaran, tapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Melalui rapat lanjutan ini, DPRD Kalsel berharap hasil pembahasan dapat menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas lembaga, baik antara DPRD, pemerintah daerah, maupun lembaga pengawasan eksternal, demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan berintegritas.
Editor: Aditya
