Wartaniaga.com,Jakarta – Dalam upaya memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan di daerah, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi sekaligus berdiskusi secara langsung mengenai strategi dan program percepatan pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Hasil dari pertemuan tersebut diharapkan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan.
Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Achmad Maulana, didampingi seluruh anggota komisi. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Tenaga Ahli Utama BP Taskin beserta jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai aspek penting, antara lain sinkronisasi program pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat miskin, serta penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) agar sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Dina, Tenaga Ahli Madya BP Taskin, menjelaskan pentingnya harmonisasi antara kebijakan daerah dan strategi nasional dalam menekan angka kemiskinan.
“BP Taskin mendorong agar alokasi anggaran daerah benar-benar mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Kami siap memberikan pendampingan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan tersebut,” ujarnya.
Dina menambahkan, BP Taskin telah menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional, yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPKD masing-masing.
“Kami terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah mana pun, termasuk Kalimantan Selatan, agar RPKD mereka selaras dengan rencana induk yang telah disusun,” tambahnya.
Sementara itu, Achmad Maulana menyampaikan apresiasinya atas penjelasan dan sambutan yang diberikan oleh BP Taskin.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BP Taskin yang telah memberikan penjelasan terang mengenai arah kebijakan pengentasan kemiskinan. Kami memahami bahwa BP Taskin bukan lembaga pelaksana program, tetapi memiliki peran strategis dalam memberikan akses dan dukungan percepatan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat,” jelas Maulana.
Ia menegaskan bahwa langkah konkret di tingkat daerah perlu segera diambil sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini.
“Kami akan mendorong agar segera digelar rapat koordinasi melalui Bappeda, dengan menghadirkan BP Taskin serta seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk membahas arah kebijakan dan langkah strategis pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Melalui kunjungan ini, Komisi III DPRD Kalsel berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BP Taskin, sehingga upaya pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.
Editor: Aditya
Submer: Humas
